Soal Pajak Reklame Rokok, Ahok: Jangan Tukar Beras Sama Ubi Deh!

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melarang keberadaan reklame rokok di Ibu Kota. Ia berpendapat pajak rokok tidak cukup untuk menolong warga yang sakit akibat menghisap tembakau itu.

"Pajak rokok itu teryata tidak cukup untuk menolong orang sakit dengan BPJS. Jadi jangan tukar beras dengan ubi," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).

"Kelihatannya besar penghasilan dari pajak rokok kan yang lebih gede justru yang sakit. Jadi nggak usah (dipikirkan)!" lanjutnya.

Ahok yakin pelarangan ini bisa menekan jumlah perokok. Terlebih ke depannya, suami Veronica Tan itu berniat menghilangkan papan reklame berukuran besar di jalanan Ibu Kota dan menggantinya dengan LED. Dengan sistem lock yang terdapat di LED, semua jenis iklan yang bisa terpantau. 

Mengenai nasib iklan rokok yang terlanjur sudah terpasang pada reklame, Ahok tidak mempersoalkannya. Jika masa sewanya sudah habis maka Pemprov DKI Jakarta akan membongkar reklame tersebut.

Pelarangan reklame rokok tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau pada Media Luar. Aturan itu sudah diberlakukan sejak 13 Januari 2015.

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad di Balai Kota. Dalam kesempatan itu, Ahok menyoroti diskriminasi di dunia pendidikan.

"Dulu waktu sekolah, saya sering dengar 'Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri China'. Saya menafsirkan itu, pendidikan tidak boleh ada diskriminsi," ujar Ahok.

Hal ini disampaikan Ahok saat memberi sambutan dalam 'Aktualisasi Nilai-Nilai Maulid Nabu Muhammad SAW 1436 H/2015 M' di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015). 

Ahok juga menyebut sekitar 40 persen anak usia 14-16 tahun di Ibu Kota tidak bersekolah lantaran tidak mampu. "Tidak banyak orang yang berkesempatan kuliah. Di Jakarta usia 14-16 tahun banyak yang belum sekolah. Sekolah di Husni Thamrin harusnya bukan untuk orang kaya tapi masyarakat kumuh," lanjutnya.

Suami Veronica Tan ini juga mengaitkan antara masalah pendidikan dengan masalah kesehatan Ibu Kota. Ahok kembali menegaskan kerjasama dengan Badan Pengendali Obat dan Makanan (BPOM) untuk senantiasa menyajikan produk tanpa bahan kimia.

"Saya mau MoU dengan BPOM kalau kamu 3 kali pakai bahan bikimia kamu tidak boleh dagang. Kamu punya sertifikat aman nggak, kalau nggak saya nggak mau beli. Kita lakukan ini untuk menyelematkan. PNS tugasnya menyelamatkan suara orang yang tertindas," tutup Ahok.