Soal Komjen Budi, KPK pernah minta bertemu Jokowi tapi dicuekin

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, menyatakan sampai saat ini belum diberi kesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo buat menjelaskan soal rangkaian perkara menjerat calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Menurut Bambang, mereka belum masih menunggu niat baik Jokowi buat menjelaskan duduk perkaranya.

Bambang menyatakan, Ketua KPK Abraham Samad sudah mengontak Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, buat meminta waktu tatap muka dengan Jokowi. Tetapi menurut dia sampai saat ini belum diberikan.

"Sudah ada komunikasi dengan pihak istana melalui Mensesneg. Itu dilakukan oleh Pak Ketua (Samad). KPK sebagai pihak yang punya kepentingan dengan presiden sudah minta diberikan waktu," kata Bambang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/1).

Namun menurut Bambang, mereka tidak bisa memaksa bila memang Jokowi enggan mendengarkan penjelasan. Dia mengatakan saat ini KPK memilih mengambil sikap pasif.

"Kami dalam posisi menunggu, membuka peluang berkomunikasi," lanjut Bambang.

Kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Hal itu dilakukan selepas pimpinan dan penyidik melakukan gelar perkara pada 12 Januari 2014.

Menurut Samad, proses penyelidikan terhadap transaksi mencurigakan Budi dilakukan saat mereka menerima laporan masyarakat, dan bukan dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan. Sebab, PPATK hanya pernah mengirim surat kepada Badan Reserse Kriminal Polri pada 26 Maret 2010 supaya menyelidiki hal itu. Sedangkan pada 18 Juni 2010, Bareskrim melaporkan akan mengusut soal. Tetapi sampai KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, Bareskrim tidak pernah menjelaskan hasil kajian mereka. Saat itu, Budi masih berpangkat Inspektur Jenderal.

Atas laporan itu, KPK mulai mengkaji serta mengumpulkan bahan dan keterangan terkait Budi sejak Juni sampai Agustus 2010. Dua tahun kemudian hasil kajiannya diperiksa kembali. Lantas pada Juli 2013, Samad memimpin gelar perkara pertama. Saat itulah diputuskan memang perlu menaikkan kajian ke tahap penyelidikan. Tetapi hal itu baru terlaksana pada Juli 2014. Setelah sekian lama, akhirnya pada 12 Januari KPK resmi menetapkan mantan ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu sebagai tersangka.

Menurut Samad, Budi disangkakan menerima suap dan gratifikasi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan-jabatan lain di Mabes Polri. Jabatan pernah diembannya antara lain Kepala Sekolah Lanjutan Perwira Lembaga Pendidikan Pelatihan Polri (2006-2008),Kapolda Jambi (2008-2009), Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri (2009-2010), Kadiv Profesi dan Pengamanan Polri (2010-2012), Kapolda Bali (2012), dan terakhir Kalemdiklat Polri (sejak 2012).

Budi disangkakan melanggar empat pasal. Yakni Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b), Pasal 5 ayat 2, pasal 11, atau pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melayangkan surat permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi terkait kasus Komjen Budi Gunawan. Dari paparan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, ada empat orang dicegah melancong ke luar Indonesia.

"Terkait dengan kasus BG, KPK sudah melayangkan surat pencekalan terhadap beberapa orang," kata Bambang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/1).

Menurut Bambang, nama-nama dicegah adalah Budi Gunawan, Herviano Widyatama (anak Budi), Iie (anggota Polri), dan Syahtria Sitepu (guru pada Sekolah Pimpinan Polri). Mereka dicegah selama enam bulan ke depan sejak hari ini.

Diduga mereka tahu seluk-beluk sepak terjang Budi. Bahkan kabarnya rekening mereka dipakai buat menampung transaksi ilegal.

Diketahui, kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Hal itu dilakukan selepas pimpinan dan penyidik melakukan gelar perkara pada 12 Januari 2014.

Menurut Samad, proses penyelidikan terhadap transaksi mencurigakan Budi dilakukan saat mereka menerima laporan masyarakat, dan bukan dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan. Sebab, PPATK hanya pernah mengirim surat kepada Badan Reserse Kriminal Polri pada 26 Maret 2010 supaya menyelidiki hal itu. Sedangkan pada 18 Juni 2010, Bareskrim melaporkan akan mengusut soal. Tetapi sampai KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, Bareskrim tidak pernah menjelaskan hasil kajian mereka. Saat itu, Budi masih berpangkat Inspektur Jenderal.

Atas laporan itu, KPK mulai mengkaji serta mengumpulkan bahan dan keterangan terkait Budi sejak Juni sampai Agustus 2010. Dua tahun kemudian hasil kajiannya diperiksa kembali. Lantas pada Juli 2013, Samad memimpin gelar perkara pertama. Saat itulah diputuskan memang perlu menaikkan kajian ke tahap penyelidikan. Tetapi hal itu baru terlaksana pada Juli 2014. Setelah sekian lama, akhirnya pada 12 Januari KPK resmi menetapkan mantan ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu sebagai tersangka.

Menurut Samad, Budi disangkakan menerima suap dan gratifikasi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan-jabatan lain di Mabes Polri. Jabatan pernah diembannya antara lain Kepala Sekolah Lanjutan Perwira Lembaga Pendidikan Pelatihan Polri (2006-2008),Kapolda Jambi (2008-2009), Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri (2009-2010), Kadiv Profesi dan Pengamanan Polri (2010-2012), Kapolda Bali (2012), dan terakhir Kalemdiklat Polri (sejak 2012).

Budi disangkakan melanggar empat pasal. Yakni Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b), Pasal 5 ayat 2, pasal 11, atau pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.