Pejabat DKI Ini Bingung Disalahkan Ahok Soal Lenggang Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku bingung ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyalahkannya serta PLN karena menghambat penyelenggaraan "Lenggang Jakarta". 

Lenggang Jakarta ini merupakan program penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan IRTI Monas, Jakarta Pusat. "Saya enggak tahu Gubernur dapat informasi BPKD menghambat pemasangan listrik itu dari mana," kata Heru, saat dihubungi di Balai Kota, Kamis (29/1/2015).  

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menjelaskan sempat dipanggil Basuki perihal progres penyelenggaraan Lenggang Jakarta. 

Sebelum bertemu Basuki, mereka mengadakan pertemuan dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI dan Unit Pengelola (UP) Monas. 

Heru berdalih turut membantu menyusun draft nota kesepahaman antara Pemprov DKI dan Rekso Group, sebagai pihak pemberi corporate social responsibility (CSR). 

Menurut dia, terhambatnya penyelenggaraan Lenggang Jakarta bukan disebabkan pemasangan gardu listrik oleh PLN dan ditarik sewa BPKD. "Kata UP Monas justru PLN itu belum mau pasang gardu listrik di lokasi. Tetapi karena pedagang yang dulu masih ada yang menunggak listrik ke PLN sampai Rp 300 juta," kata Heru. 

Kemudian ia menyarankan Dinas KUMKMP DKI untuk memanggil pedagang yang masih menunggak aliran listrik itu. "Mereka suruh bayar, kalau enggak mau lunasi tunggakannya ya jangan dikasih kios di Lenggang Jakarta. Kalau saya punya uang ya saya yang bayar," kata Heru sesumbar. 

Sebelumnya, Basuki mengaku geram dengan PLN dan BPKD yang dianggapnya menghambat penyelenggaraan Lenggang Jakarta. 

"Ini kami masih nungguin PLN. Ada salah paham, masak PLN mau pasang gardu listrik di sana (lokasi penataan PKL), ada oknum BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) minta sewa (pemasangan gardu listrik) ke PLN, gendeng enggak tuh," kata pria yang biasa disapa Ahok itu kesal.