Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastutimenyadari kebijakannya melarang penangkapan menggunakan trawl atau cantrang atau pukat harimau menuai protes dan penolakan. Beberapa kepala daerah bahkan menyampaikan keberatan dan protes keras atas kebijakannya itu.
Menteri Susi mengaku melihat gelagat tidak baik dari kejadian itu. Dia balik mengancam mengevaluasi ulang Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah yang akan menolak kebijakannya. Jika terbukti ada permainan tidak sehat dengan pengusaha.
Namun Susi tidak menyebut secara gamblang apakah akan menyetop penyaluran dana ini atau tidak. "Dana alokasi akan dievaluasi. Daerah yang tidak mau program keberlanjutan program daerah kita evaluasi. Jangan bilang stop. Kita evaluasi daerah yang demo saja," tegas Susi di kantornya, Jakarta, Jumat (30/1).
Bukan tanpa sebab Susi geram dan mengancam mengevaluasi kucuran dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang menolak kebijakannya. Susi menuding kepala daerah yang menolak aturan ini justru punya andil ikut merusak lingkungan. Beberapa kepala daerah yang menolak antara lain Sibolga, Tapanuli Tengah dan lainnya.
"Itu repot sekali kalau regulator sudah ikut bermain. Di Sibolga dan Tapanuli Tengah itu menolak. Media silakan bongkar dan investigasi," ucap Susi.
Susi menuding mereka telah memakan uang dari pengusaha. Dia mengaku mendapat kabar kalau kepala dibiayai pengusaha untuk ke Jakarta bertemu Susi.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih