Ahok: Kalau Kementerian PU Tak Bisa Perbaiki Jalan, Serahkan ke DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyerahkan wewenang perbaikan jalan rusak di Ibu Kota kepada Pemprov DKI Jakarta. 

Menurut dia, banyak warga yang mengeluh karena banyaknya jalan rusak yang belum diperbaiki. Padahal, lanjut dia, jalan rusak yang belum diperbaiki merupakan jalan nasional atau kewenangan Kementerian PU. [Baca: Jalan Rusak Kian Parah]

Untuk itu, ia berencana bertemu Dirjen Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto. "Jadi, mesti jelas, kalau duit dia (Kementerian PU) enggak cukup, lebih baik dia pakai uangnya untuk perbaikan jalan di provinsi lain saja. Kalau (Kementerian PU) tidak bisa memperbaiki jalan, biar kami yang kerjain saja," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (28/1/2015).  

"Jangan sampai (jalan rusak) tidak diperbaiki sampai tiga bulan karena jalan di Jakarta itu orang-orang berpikirnya itu semua jalan punya kami, kayak di Jalan Daan Mogot. Jalan itu bukan jalan kami, tapi orang-orang marahnya ke sini (Jakarta)," lanjut Basuki.

Lebih lanjut, menurut dia, selama dua tahun kemarin, Dinas PU tidak mengerjakan perbaikan jalan rusak. Selain itu, pengadaan alat berat untuk memperbaiki jalan-jalan itu dipersulit sehingga program unggulan zero hole atau jalan bebas lubang tidak terwujud pada 2013. 

Yang terpenting, lanjut Basuki, tahun ini Dinas PU menganggarkan banyak perlengkapan hotmix dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). 

"Permainan pasti ada di Dinas PU dari dulu, makanya orang-orangnya sudah saya copot. Ada yang sampai kasus, dia laporindikerjain proyeknya, padahal enggak dikerjain," kata Basuki.