Ada Temuan KPK, Alasan Ahok Tak Lagi Anggarkan BOP Sekolah Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi mengalokasikan biaya operasional pendidikan (BOP) untuk sekolah swasta. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menjelaskan penghentian dana BOP itu disebabkan karena adanya temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2014 lalu yang alokasinya tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah atau tidak tepat sasaran.  

"Akhirnya kami batalkan (pemberian BOP untuk sekolah swasta), karena KPK rekomendasikan tidak boleh lagi memberikan BOP ke (sekolah) swasta," kata Basuki, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/1/2015). 

Ia mengungkapkan, salah satu anggaran yang tidak tepat sasaran adalah anggaran yang seharusnya untuk operasional sekolah, namun nyatanya tidak digunakan untuk operasional sekolah. 

Kendati demikian, ia mengaku, masih banyak siswa yang belajar di sekolah swasta merupakan siswa tidak mampu. Solusinya adalah Pemprov DKI mengalokasikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada siswa sekolah swasta. 

"Hanya saja uangnya (KJP) enggak bisa ditarik kontan, bayar SPP uang sekolah semuanya debet. Kalau kami berikan uang tunai, kami kasih Rp 800.000 per bulan atau Rp 9,6 juta per tahun, dia (siswa) bisa langsung beli motor begitu terima uangnya," kata Basuki. Adapun alokasi anggaran untuk KJP di APBD 2015 sebesar Rp 2,2 triliun. 

Beberapa sekolah swasta di Jakarta menganggarkan gaji para guru berasal dari BOP. Karena tidak semua pelajar atau siswa berasal dari keluarga mampu, sehingga pihak sekolah meniadakan iuran atau SPP bulanan. 

Dana BOP ini dihentikan sejak Januari-Juni 2014. Salah satu alasan adanya temuan BPK karena penyaluran dana hibah BOP sekolah swasta masih belum sesuai ketentuan dan tidak efektif, senilai Rp 6,05 miliar. 

Sekolah tidak mengajukan proposal, tetapi menerima BOP. Dana BOP tidak dimanfaatkan sekolah sesuai peruntukan. Sehingga terjadi manipulasi dokumen surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai syarat pengajuan BOP yang berindikasi kerugian negara senilai Rp 2,19 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama memiliki program prioritas untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 sebesar Rp 73,083 triliun yang hanya meningkat sebesar 0,24 persen dari besaran APBD Perubahan 2014 pun tidak menjadi masalah.  

"Program prioritas kan (antisipasi) banjir, penguatan tanggul, pembangunan jalan inspeksi, membeli tanah untuk ruang terbuka hijau," kata Basuki, di Gedung DPRD DKI, Selasa (27/1/2015). 

Program lainnya yang menjadi prioritas adalah perbaikan sekolah dan alokasi Kartu Jakarta Pintar (KJP). Basuki menjelaskan, DKI bersama DPRD DKI sepakat untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan menjadi 27 persen dari total APBD 2015 sebesar Rp 73,083 triliun. 

Sebelumnya, DKI mengusulkan alokasi sebesar 20 persen dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Selain itu, lanjut dia, sekolah swasta juga akan diberikan KJP dan tidak lagi diberikan biaya operasional pendidikan (BOP) sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga besar, untuk Dinas Tata Air saja alokasinya sampai Rp 3 triliun. Dinas Kesehatan juga alokasinya 9 persen sesuai persyaratan nasional," kata Basuki.  

Dari jumlah besaran APBD DKI 2015 tersebut, dirincikan untuk pendapatan daerah sebesar Rp 63,801 triliun, belanja daerah sebesar Rp 67,446 triliun dan defisit sebesar Rp 3,645 miliar, serta pembiayaan daerah Rp 3,645 miliar. 

Untuk pembiayaan daerah, dirincikan kembali menjadi penerimaan pembiayaan Rp 9,282 triliun dengan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2014 Rp 8,983 miliar dan pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Rp 298,57 miliar. 

Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan Rp 5,636 miliar dengan penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk badan usaha milik daerah (BUMD) Rp 5,627 miliar dan pembayaran pokok utang Rp 9 miliar.