Ahok: Saya orang politik, mementingkan citra

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengumpulkan puluhan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Balai Kota DKI Jakarta, rabu (31/12). Pada kesempatan itu, Ahok menyampaikan rencananya untuk mengganti 28 SKPD dengan wajah baru.

Ahok mengatakan, ini merupakan bentuk realisasi dari perkataannya dua tahun lalu. "Bapak ibu tidak salah. Persoalannya ada dorongan dari bawah. Saya orang politik. Saya lebih baik salah menstafkan bapak ibu dari pada salah kasih kesempatan. Soalnya saya mementingkan citra saya," kata Ahok di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.

Dia menambahkan, dirinya paranoid karena banyaknya pembangkangan kepadanya. Dan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan SKPD untuk mengulur waktu. Bahkan, Ahok menduga ada persengkokolan antar SKPD.

"Bagi saya pembangkangan parah ke saya adalah ngulur waktu. Terus ada persekongkolan macam-macam. Jawabnya saya tidak tahu mungkin anak buah saya. Saya lebih baik coba anak-anak baru. Kalau salah saya ganti. Tidak ada turun eselon langsung staf," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2014 tentang organisasi perangkat daerah ada sebanyak 1.500 jabatan yang dipangkas. Dari semula jumlah jabatan mencapai 8.011 menjadi 6.511 jabatan.

Dia menyebutkan, untuk jabatan eselon II tidak banyak mengalami perubahan. Jumlahnya tetap sebanyak 59 pejabat, namun ada yang digeser dan diganti. Dari jumlah tersebut sebanyak 28 pejabat merupakan wajah baru. Sebagian pejabat naik jabatan alias promosi. "Di eselon II ada 28 pejabat wajah baru," kata Saefullah.

Sementara untuk pejabat eselon III juga hanya mengalami pengurangan sedikit menjadi 890 pejabat. Jabatan eselon IV merupakan yang paling banyak berkurang. Ada sekitar 5.521 pejabat eselon IV yang dilantik. Namun sayangnya Saefullah tak menyebutkan jumlah pejabat yang berkurang secara pasti untuk masing-masing jabatan eselon. 

Dia menambahkan, dari 6.011 jabatan yang ada, lima di antaranya tak ikut dilantik. Kelimanya yakni jabatan deputi gubernur. Sebab untuk pengangkatan dan pencopotan jabatan deputi harus melalui Surat Keputusan (SK) Presiden. "Deputi tidak termasuk pejabat yang dilantik, karena harus dengan SK Presiden. Jadi yang dilantik sebanyak 6.506 pejabat saja," ucapnya.

Menurut Saefullah, perombakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab Ahok ingin bekerja cepat. "Pimpinan ingin yang bisa kerja cepat. Kalau ada program langsung dikerjakan," ucapnya. 

Beberapa pejabat yang dikabarkan menempati pos baru di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun yang bakal menjabat Inspektorat. Kemudian, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Purba Hutapea bakal menjabat Kepala Dinas Pariwisata menggantikan Arie Budiman. Selanjutnya Akhmad Sotar Harapap menggantikan Mangara Pardede sebagai Sekretaris DPRD. 

Saefullah menjawab diplomatis soal nama-nama yang santer mengisi jabatan tersebut. Termasuk Lasro yang bakal menjabat inspektorat. "Mudah-mudahan iya. Pak Lasro cocok di inspektorat," katanya.