FPI Sebut KMP Tolak Ahok Jadi Gubernur, Ini Keterangan PKS

Jakarta - FPI Sebut Koalisi Merah Putih termasuk PKS di dalamnya menolak Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI. PKS lantas mengonfirmasi permasalahan ini.

"‎Masih tunggu fatwa MA yang sedang ditanyakan oleh DPRD DKI tentang wakil Gubernur apakah otomatis menjadi Gubernur. PKS harus mengikuti undang-undang," kata anggota Majelis Syuro PKS Refrizal saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2014).

Sebagaimana diberitakan pada Jumat (24/10), Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memang menyurati‎ Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung untuk berkonsultasi. Kata Prasetyo waktu itu, surat dikirim pada Senin (27/10) lalu. 

PKS akan menunggu dan menerima ketentuan undang-undang yang berlaku terkait mekanisme penentuan Gubernur DKI.‎ Namun demikian, terkait demo FPI yang menolak Ahok menjadi Gubernur, PKS menyatakan itu sebagai hak.

"Kalau demo menolak adalah hak masyarakat yang dijamin pula oleh undang-undang. Itu adalah hal yang berbeda‎," tanggap Refrizal.

‎Refrizal justru menasihati Ahok agar lebih arif dalam bertutur. Menurut anggota DPR ini, Ahok harus memperhatikan kondisi masyarakat sebelum membuat pernyataan.

‎"Ahok sebagai eksekutif haruslebih bijak, jangan ngomong seenaknya sendiri, beliau hidup di tengah masyarakat majemuk yang mayoritas Muslim‎," tutur Refrizal.

Fraksi DPRD dapat menggunakan haknya untuk mengkritisi permasalahan itu. Meski begitu, cara-cara yang dilakukan haruslah konstitusional.

‎"PKS ada di DPRD dan dapat menggunakan hak konstitusinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kita PKS tidak boleh melanggar Undang-undang," tandas Refrizal.