Ahok Anggap Deklarasi KMP Hambat Pembentukan Komisi DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat memberikan sambutannya dalam pembukaan rapat kerja daerah (rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menumpahkan kekesalannya atas pembentukan kepengurusan Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta. 

Seperti diketahui sejumlah pengurusnya adalah pimpinan DPRD DKI Jakarta. Sementara, lanjut Ahok, kelengkapan DPRD sama sekali belum terbentuk.

"Urusan DPR di pemerintah pusat dibawa-bawa ke Jakarta dengan membuat Koalisi Merah Putih DKI Jakarta. Bapak Ibu tahu enggak konsekuensinya apa sekarang? Kita enggak punya alat kelengkapan DPRD sampai hari ini. Tidak ada komisi," kata Ahok dengan nada kesal, di Balai Agung, Balaikota, Rabu (12/11/2014). 

"Jakarta memalukan, tidak punya alat kelengkapan DPRD enggak punya komisi. Bahas anggarannya gimana? Semuanya dibicarakan di rapim, lucu ini Jakarta," lanjut Ahok. 

Ahok mengatakan tindakan ini termasuk salah satu cara menghambat pembahasan APBD DKI. Padahal Pemprov DKI telah mengajukan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2015 sejak lama. Bahkan, Ahok sebelumnya menargetkan APBD DKI 2015 dapat disahkan Desember 2014 ini. 

"Kalau bicara orang beragama, orang bertuhan, enggak ada yang mau menyusahkan rakyat sebetulnya. Tapi ini terjadi di DPRD sampai hari ini. Tidak semua anggota dewan, hanya sekelompok tertentu yang mengatasnamakan KMP. Kami sebetulnya tidak peduli, kami hanya peduli bagaimana bekerja dan kami gunakan anggaran tahun lalu serta anggaran mendahului saja," kata Ahok.