Sidak ke BKPM, Jokowi Temukan Pengurusan Izin Sampai 4 Tahun

KOMPAS.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Selasa (28/10/2014) siang, Presiden Joko Widodo tiba-tiba ke luar dari Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dengan menggunakan kendaraan dinasnya. Rangkaian kendaraan yang mengawalnya lebih sedikit dari biasanya. Tak ada rombongan media yang mengikuti kegiatannya. Ternyata, Jokowi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Apa hasil sidaknya?

"Kami ingin bantu membangun one stop service untuk perizinan nasional. Artinya, orang yang mau investasi tidak harus ke kementerian satu, dua, tiga, dan BKPM. Jadi satu tempat saja cukup. Makanya kami datang ke BKPM untuk memastikan pelayanan di sana," ujar Jokowi, di Istana Kepresidenan, seusai sidak.

Menurut Jokowi, secara fisik, kantor BKPM sudah cukup baik. Namun, dari sisi pelayanan masih perlu ditingkatkan. Jokowi mengaku menemukan adanya pelayanan pengurusan izin yang lambat saat berbincang dengan para investor yang tengah mengurus izin.

"Dalam SOP, prinsip hanya 3 hari. Tapi saya tanya ada yang 12 hari. Untuk urus power plan, pembangkit listrik, ada yang butuh waktu 2-4 tahun. Inilah yang harus dilakukan terobosan agar investasi di bidang pembangkit listrik, kalau tidak, bisa gelap," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar proses perizinan lebih disederhanakan. Proses perizinan melalui kementerian-kementerian, sebut Jokowi, harus dihapuskan. BKPM harus menjadi pusat pelanayanan perizinan.

"Konsepnya one stop service and office. Saya berikan target 3-6 bulan sudah jadi. Kalau ini sudah jadi, akan masuk ke provinsi, kabupaten, dan kota," ujarnya.