Fahri Hamzah: DPR Tandingan Itu Tak Baik Bagi Demokrasi

Jakarta - Upaya PDIP Cs menggalang 'DPR tandingan' menuai kritikan dan dinilai memperpanas suhu politik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan hal itu tidak baik bagi demokrasi.

"Jadi begini, DPR itu punya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap eksekutif. Kalau ini tidak berjalan, bagaimana pemerintah bisa berjalan kalau kinerja DPR dihambat? Ini namanya merusak demokrasi," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2014).

Lewat pernyataannya, PDIP Cs juga menyatakan tak ingin menganggap struktur DPR yang diketuai Setya Novanto saat ini. Fahri heran dengan hal itu.

"Barusan kalian lihat sendiri kan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi datang menemui pimpinan DPR. Itu berarti kan pemerintah saja mengakui kami," imbuh Fahri.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo pun pernah melayangkan surat yang ditujukan kepada Setya Novanto selaku pimpinan DPR. Dengan demikian Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP pun mengakui struktur DPR saat ini.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyatakan pembentukan pimpinan DPR tandingan ini adalah langkah politik yang tidak untuk membuat bingung publik. Justru, langkah politik ini diklaim untuk kepentingan masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu bingung karena justru ini untuk kepentingan penyelamatan rakyat. Kalau ini diteruskan maka DPR RI dalam lima tahun ke depan akan berjalan dengan roda sebelah saja. Justru ini akan merugikan masyarakat," ujar Ketua DPP NasDem, Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Dia mengatakan sejak awal kalau KIH melakukan lobi untuk memprioritaskan musyawarah mufakat. Hal ini sudah dilakukan berulang-ulang kali.

"Dari awal sudah dilakukan untuk mengedepankan musyawarah mufakat dan ini sudah disampaikan berulang-ulang kali," katanya.

Dia pun mengisyaratkan kalau KIH dengan pimpinan DPR tandingan bakal melanjutkan ke tahapan hingga alat kelengkapan dewan.

"Langkah politik itu baik lima fraksi itu untuk sementara membentuk pimpinan sementara DPR RI. Setelah itu, pimpinan menyatakan akan mengatur langkah-langkah selanjutnya seperti pembentukan alat kelengkapan dewan," sebut Wakil Ketua Fraksi NasDem itu.

"Pada saat yang sama nanti akan berkomunikasi dengan pemerintah untuk meminta dibuatnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang," katanya.

Jhonny pun mengatakan kalau sesepuh KIH seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, atau Wiranto sudah mengetahui langkah pembentukan pimpinan DPR tandingan ini.

"Mereka sudah mengetahui langkah ini, karena ini dilakukan atas koordinasi DPP setiap fraksi," ujarnya.

Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan DPR tandingan dengan posisi ketua diplot kepada politisi senior PDIP Pramono Anung. Ketua DPR Setya Novanto pun merespon persoalan ini.

"Ya, kita kan sudah melalui proses yang panjang, jadi masalah itu kita serahkan kepada rakyat yang menilai," ujar Setya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Politisi Golkar itu mengatakan pihaknya akan terus bekerja dan tetap menjalankan program-program yang sudah dirumuskan. Pasalnya, sebagian besar komisi dewan hari ini sudah terbentuk.

"Kita akan bekerja terus, kita akan melakukan suatu program-program yang sudah dirumuskan karena komisi-komisi sudah terbentuk maka sejak hari ini seluruh komisi yang ada sudah terbentuk langsung bekerja," sebutnya.

Terkait adanya peraturan perundang-undangan yang membahas pimpinan DPR tandingan ini, dia tidak menjawab secara tegas. Setya mengaku lebih baik menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Begitupun saat ditanya soal pimpinan DPR tandingan ini yang dicap ilegal.

"Ya, itu kita semua percayakan kepada rakyat. Indonesia yang melihat karena kita sudah melalui proses yang sangat panjang," ujarnya.

Lagipula, dia kembali mengingatkan sejauh ini fraksi di Koalisi Merah Putih sudah berupaya memberikan kesempatan untuk musyawarah bersama. Hal ini mengacu kesempatan hingga empat kali paripurna.

"Sudah melakukan empat kali paripurna, kita juga masih memberikan kesempatan, tapi masih juga mencoba mengadakan suatu musyawarah bersama, musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Tentu ini sudah kita lakukan, kita sudah memberikan yang terbaik," katanya.

Kegaduhan kembali terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tak puas dengan kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto Cs, kubu Koalisi Indonesia Hebat mengajukan paket pimpinan DPR tandingan. 

Paket itu terdiri dari Pramono Anung dari PDIP sebagai ketua DPR, dan empat wakil ketua masing-masing Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dosi Iskandar (Hanura). Akibatnya di DPR saat ini terjadi dua kubu pimpinan yang saling berseberangan. 

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai munculnya pimpinan DPR tandingan ini akibat dua kubu yang berseberangan yaitu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, belum bisa move on. 

"Ternyata masing-masing pihak itu belum bisa move on, jadi persaingan politiknya masih berlanjut," kata Refly saat berbincang dengan detikcom, Rabu (29/10/2014). 

Munculnya pimpinan DPR ini menurut Refly juga dipicu oleh ambisi dari Koalisi Merah Putih yang ingin 'menguasai' DPR. Setelah menyapu bersih pimpinan DPR dan pimpinan MPR, hari ini kubu pengusung Prabowo Subianto itu juga menduduki semua pimpinan komisi di parlemen. 

Mestinya menurut dia setelah berhasil menguasai kursi pimpinan DPR dan pimpinan MPR, Koalisi Merah Putih merelakan pemilihan alat kelengkapan Dewan dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. 

Kalau pun terpaksa dilakukan voting alias mekanisme suara terbanyak harus tetap mencerminkan politik demokrasi, yaitu dengan tidak menggunakan sistem paket. 

"Masing-masing fraksi mengajukan pimpinan alat kelengkapan dewan, kemudian empat peraih suara terbanyak dipilih menjadi pimpinan," kata Refly.