Paripurna RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Mau Disogok Rp 150 Juta

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara perihal isu miring terkait politik uang dalam rapat paripurna RUU Pilkada. Entah dari mana isu itu berhembus, kabarnya ada uang hingga ratusan juta. Entah benar atau tidak isu ini.

"Saya enggak tahu hasilnya akan seperti apa. Kalau Demokrat semua patuh pada Pak SBY, harusnya memang tetap Pilkada langsung. Tapi kalau ternyata enggak, kan kita enggak tahu ya. Ada isu mau disogok Rp 150 juta,” kata Ahok.

Hal ini dikatakannya kepada wartawan saat ditanya pendapatnya soal hasil sidang paripurna, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014).

"Sudah sering ada isu begitu. Dulu waktu saya di DPR juga ada isu seperti itu," kata mantan anggota komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah tersebut.

Ahok tak memerinci lebih lanjut soal isu politik uang yang berhembus dalam sidang RUU Pilkada sore ini. Yang jelas, mantan kader Gerindra ini menekankan, seharusnya Pilkada jangan dikembalikan ke mekanisme Pilkada seperti pada era Orde Baru.

"Saya dari awal waktu di komisi II saya sudah katakan kalau Pilkada harus langsung," tutur mantan Bupati Belitung Timur itu.

Meski punya perhatian serius terhadap penggodokan RUU Pilkada, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak akan menyaksikan paripurna RUU Pilkada melalui televisi di ruang kerjanya.

Ahok yang ngotot agar Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, memilih menyelesaikan sisa pekerjaannya.

"Ya kalau sambil kerja, iya (nonton)," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014). 

Dulu semasa menjadi anggota dewan dan bupati Belitung Timur, Ahok biasa mengikuti nonton bareng siaran langsung dengan yang mengangkat isu-isu terkini. 

“Lucu ya. Kami di daerah dulu kalau ada pidato presiden segala macem itu diparipurna oleh DPRD nonton bareng sampai sore. Makanya saya bingung Jakarta kok gak. Hehehe. Mungkin karena Jakarta diundang,” imbuh Ahok.

Rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada menemui jalan buntu setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya. Rapat akbar DPR itu akhirnya menyepakati untuk diselesaikan dalam lobi pimpinan yang dimulai pukul 18.00-19.30 WIB.

"Dari pandangan fraksi belum mengerucut apa yang diingkan. Saya usul saja bagaimana kalau dilanjutkan lobi yang dihadiri pimpinan fraksi biar nanti pimpinan lobi untuk tentukan," kata pimpinan rapat Priyo Budi Santoso dalam rapat RUU Pilkada di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9).