Fokus Jadi Gubernur, Ahok Jamin Tak Akan Jadi Menteri

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjajal taksi disabilitas Lifecare oleh Blue Bird, di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah melayangkan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra. Ia menjamin tidak akan membelot pada partai politik lain dan fokus membenahi Ibu Kota selama tiga tahun sisa pemerintahannya. Ia juga tidak akan menerima tawaran menteri dalam kabinet Jokowi-JK mendatang.
 
"Saya mau memberesi semua tugas Jakarta," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Menurut Basuki, Jokowi pun tidak akan menginstruksikannya menjadi menteri. Sebab, Jokowi lebih memercayainya untuk menyelesaikan permasalahan Ibu Kota. Daripada memberikan tugas baru di jabatan baru sebagai menteri. Basuki mengatakan, Jokowi telah memberi kepercayaan penuh kepadanya untuk memimpin dan mengelola Jakarta. 

"Kita berdua (bersama Jokowi) sudah janji sama orang Jakarta. Pembagian tugasnya, beliau (Jokowi) di pusat dan saya di Jakarta. Ini komitmen amanah yang diberikan warga DKI untuk dituntaskan," tegas mantan anggota Komisi II DPR RI itu. 

"Pak Jokowi juga enggak akan meminta saya jadi menteri karena dia ingin saya selesaikan (masalah) Jakarta," pungkas Basuki.

Sebagai informasi, Basuki telah resmi mengajukan pengunduran diri sebagai kader Partai Gerindra. Hal ini disebabkan atas perbedaan pendapatnya dengan Partai Gerindra terkait revisi RUU Pilkada. Partai Gerindra bersama partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memutuskan untuk menyepakati pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara Basuki tidak sepakat atas hal itu.

Sebelumnya diberitakan, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri. Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi.

Berdasar catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota oleh DPRD. Awalnya, hanya Partai Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.