Ahok: Jokowi Merasa Sudah Tidak Etis Ambil Kebijakan di DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak menerima mandat khusus dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo jelang pelantikan presiden. Jokowi yang merupakan presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Kata beliau (Jokowi), sudah tidak tidak etis lagi dia memutuskan sesuatu (kebijakan) yang penting di DKI, karena waktunya (menjabat) tinggal satu bulan," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (23/9/2014). "Dari dulu juga saya (yang memutuskan kebijakan di DKI," kata Basuki.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tidak memiliki persiapan apa-apa untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Seperti sebelumnya, ia juga mengaku siap untuk menjadi Presiden RI. 

Berbagai kebijakan DKI yang diputuskan pun berasal dari ide Basuki. Seperti lelang jabatan serta penganggaran melalui e-budgeting. 

Bahkan, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki telah melantik Saefullah menjadi Sekda DKI, lalu melakukan uji coba proyek electronic road pricing (ERP) di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, dan lainnya. "Pelantikan ribuan PNS saja yang ditunda," kata Basuki. 

Sekadar informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) disebutkan jika kepala daerah terpilih menjadi pejabat lain, maka jabatan kepala daerah otomatis digantikan wakil kepala daerah. Maka Basuki akan menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI.