SBY Berikan Keterangan Terkait Namanya dan Megawati yang Muncul di Wikileaks

Foto: SBY Saat Memberi Pernyataan di Cikeas (Moksa/detikcom)

Jakarta - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan terkait pemberitaan yang mencatut nama dia dan Megawati Soekarnoputri. SBY menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tak berimbang karena sama sekali tidak ada konfirmasi kepadanya.

"Kembali kita dikejutkan berita oleh Wikileaks kemudian dilansir oleh Sindonews.com, saya akan bacakan pemberitaan tersebut. Apa yang diberitakan Sindonews.com judulnya 'Ungkap Dugaan Korupsi, Wikileaks Sebut SBY dan Mega', diberitakan bahwa situs Wikileaks mengungkap dugaan korupsi besar-besaran di Asia dan dari nama-nama yang disebutkan ada saya dan Ibu Mega. Menurut data Wikileaks tersebut terdapat korupsi multijuta Dolar," ujar Presiden SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/7/2014).

SBY kemudian menjabarkan isi pemberitaan tersebut yang mencatut pula negara-negara di Asia dengan tingkat korupsi tinggi seperti Indonesia dan Vietnam.

Disebutkan pula oleh Wikileaks bahwa pemerintah Australia harus meningkatkan pertahanan negaranya.

"Ada 17 individu yang disebutkan oleh Wikileaks. Saudara-saudara, berita seperti ini cepat sekali beredar dan kemudian karena sangat sensitif, karena menyangkut kehormatan dan harga diri maka saya ambil keputusan tadi pagi untuk mengeluarkan pernyataan. Terima kasih untuk kesediaan wartawan untuk meneruskan. Pemberitaan Wikileaks dan Sindonews.com itu mencemarkan nama baik saya dan juga Ibu Mega. Ini menimbulkan spekulasi dan kecurigaan terhadap Ibu Mega dan saya," imbuh SBY.

Presiden SBY menyatakan telah mendapatkan penjelasan keterangan sejumlah pihak antara lain gubernur BI Agus Marto dan Menkeu Chatib Basri kemudian Kapolri, esensi atau rangkuman penjelasan sebagai berikut; pertama mengenai Indonesia yang pernah mencetak uang di Australia oleh perusahaan bernama NPA pada tahun 1999.

"Yang mencetak adalah NPA dan organisasi itu dalam naungan Bank Central Australia sebanyak 555 juta lembar dengan pecahan Rp 100.000. Itu fakta pertama. Kedua, keputusan kebijakan pengawasan dan kewenangan untuk cetak uang itu termasuk cetak uang itu ada pada BI, bukan pada pemerintah, bukan pada Presiden. Hal itu kewenangan Indonesia serta menjadi tugas BI dan peraturan yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Sedangkan yang keempat sebenarnya baik Ibu Mega dan saya belum jadi Presiden poin saya adalah itu kewenangn BI pada saat uang itu dicetak tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan atau pun mengeluarkan perintah Presiden. Berita yang diamplifikasi oleh Sindonews.com adalah sesuatu yang menyakitkan," papar SBY.

SBY pun mengikuti perkembangan yang terjadi di Australia, Menlu pun telah memberikan penjelasan kepada dia. SBY meminta pihak Australia memberikan penjelasan secara terang benderang terkait kasus ini agar tak menimbulkan kecurigaan yang berujung fitnah.

"Saya berharap didengar oleh Wikileaks dan Sindonews, Pemerintah Australia, dan saya harap didengar KPK. Saya ingin segala sesuatunya terang benderang," kata SBY.