Keunggulan Visi-Misi Ekonomi Jokowi-JK Versi Emil Salim

Jakarta -Mantan Menteri di era Soeharto yang saat ini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Emil Salim, menilai visi-misi ekonomi calon presiden-wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih baik dibandingkan pesaingnya. Emil mengapresiasi konsep 'tol laut' yang akan dikembangkan oleh Jokowi-JK.

'Tol laut' yang akan dikembangkan Jokowi-JK bukanlah jalan tol yang dibangun di atas laut seperti Tol Bali Mandara. Melainkan pembangunan pelabuhanlaut dalam (deep sea port) untuk memfasilitasi kapal-kapal besar yang mondar-mandir dari Sabang sampai Merauke.

"Visi misi ekonomi Jokowi lebih unggul dibandingkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, terutama dalam konsep 'tol laut'. Menyambungkan jalur laut agar terjadi pembangunan yang merata khususnya di daerah timur Indonesia," ucap Emil Salim dalam acara yang diadakan Indonesia Research & Strategic Analisysis bertema 'Realistiskah Program Ekonomi Jokowi?' di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Namun, lanjut Emil, yang menjadi pertanyaan adalah mewujudkannya. Pasalnya saat ini tidak ada kargo yang kembali ketika mengirim barang ke wilayah timur Indonesia.

"Kirim barang dari Surabaya-Papua ongkosnya jauh lebih mahal dibandingkan kirim barang dari Jakarta ke Amsterdam (Belanda), " ujar Emil.

Oleh karena itu, tambah Emil, dibutuhkan pembangunan pelabuhan yang merata di seluruh Indonesia untuk mengakomodasi proyek yang juga dikenal dengan sebutan Pendulum Nusantara ini. Pemerintah perlu lebih fokus agar pendanaan tidak habis untuk proyek-proyek yang sebenarnya tidak berdampak signifikan.

Emil mencontohkan Jembatan Selat Sunda (JSS). "Makanya jangan bangun JSS. Habis uang negara untuk membiayai proyek yang dampaknya kecil karena hanya membangun Sumatera-Jawa saja, tapi daerah lain khususnya timur Indonesia makin miskin. Ketimpangan ekonomi yang terjadi, kita bicara NKRI itu dari Sabang-Marauke. Pembangunan harus berkeadilan artinya merata. Untuk bisa mewujudkannya, tol laut merupakan konsep yang dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan itu," paparnya.

(rrd/hds)