Ahok: Idealnya Polisi di Bawah Kementerian, Tapi Apa Polisi Mau?

Jakarta - Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok bicara soal posisi kepolisian dalam sistem pemerintahan. Menurut Ahok, dalam sistem sipil, kepolisian itu seharusnya ditaruh di bawah kementerian.

"Di bawah kementerian normalnya, ya bisa saja ada di bawah menteri keuangan, Mendagri. Kita itu harusnya menganut sistem di bawah Mendagri sebetulnya. Cuma masalah sekarang polisi nggak ada yang mau kan," terang Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Menurut Ahok, dia juga menjelaskan bahwa secara ideal di negara maju memang posisi polisi di bawah kementerian. 

"Tentara saja semua di bawah kementerian. Kalau mau ke sipil harus seperti itu, dalam struktur sipil seperti itu. Nah kami bisa enggak memindahkan orang kalau dia enggak di bawah kementerian? enggak bisa. Jadi kami punya itu kan enggak ada fungsi pangkatnya itu kan enggak ada efek," urainya.

Lalu bagaimana bila benar polisi di bawah kementerian. "Minimal kan nanti kalau sudah satu kesatuan, Mendagri kan bisa mindahin kan. Cuma yang jadi pertanyaan kita apa kita mau bikin polisi Satpol PP yang melengkapi? Kalau di luar negeri kan ada Sherif, ada polisi negara bagian atau federal, nah kalau mau ngarah ke situ, polisi sekarang itu berarti jadi polisi nasional. Berarti ada polisi di daerah lagi, nah itulah satpol PP," tutupnya.