Metrotvnews.com, Jakarta: PDIP sempat diprediksi meraih lebih dari 25% dalam Pemilu 2014 dengan menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres). Akan tetapi, ternyata berdasarkan perhitungan cepat (quick count), PDIP meraih sekitar 18% berdasarkan hitung cepat Indikator-Metro TV.
Lalu, apakah berarti sosok Jokowi tidak mampu mendongkrak suara partai? "Kami tidak saling menyalahkan ataupun kemudian tidak ucapkan terima kasih. Tetapi, yang kami dapatkan saat ini adalah hasil dari kerja keras kita semua," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Puan Maharani seusai konferensi pers terkait pemenang sebagai Pemilu 2014 hasil hitung cepat, Rabu (9/4/2014).
Puan mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih akan menunggu hasil perhitungan suara manual yang resmi. "Saya masih menunggu hasil akhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). . Paling tidak, quick count secara resmi. Berapa total suara yang kami dapatkan dan akan kami evaluasi," tambahnya.
Putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu tidak mempersoalkan bila target tak tercapai, hanya saja perlu adanya evaluasi antar internal untuk mengetahui penyebab target tak terpenuhi.
"Karena suara ini tidak mencapai target 27,02%. Kami berharap di atas 20% bisa tercapai dan kalaupun tidak, artinya ada suatu hal yang kemudian harus ada evaluasi hasil. Hasil ini akan dievaluasi dan dianalisa dari internal partai kami."
Lalu, apakah berarti sosok Jokowi tidak mampu mendongkrak suara partai? "Kami tidak saling menyalahkan ataupun kemudian tidak ucapkan terima kasih. Tetapi, yang kami dapatkan saat ini adalah hasil dari kerja keras kita semua," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Puan Maharani seusai konferensi pers terkait pemenang sebagai Pemilu 2014 hasil hitung cepat, Rabu (9/4/2014).
Puan mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih akan menunggu hasil perhitungan suara manual yang resmi. "Saya masih menunggu hasil akhir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). . Paling tidak, quick count secara resmi. Berapa total suara yang kami dapatkan dan akan kami evaluasi," tambahnya.
Putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu tidak mempersoalkan bila target tak tercapai, hanya saja perlu adanya evaluasi antar internal untuk mengetahui penyebab target tak terpenuhi.
"Karena suara ini tidak mencapai target 27,02%. Kami berharap di atas 20% bisa tercapai dan kalaupun tidak, artinya ada suatu hal yang kemudian harus ada evaluasi hasil. Hasil ini akan dievaluasi dan dianalisa dari internal partai kami."
Henri Salomo
Pemilu Tanpa Pemenang
PELAKSANAAN Pemilihan Umum 2014 telah dilalui dengan baik. Kita bersyukur pemungutan suara bisa berjalan dengan aman dan tertib. Hanya saya yang mengejutkan, pemilu kali ini tidak menghasilkan pemenang. Tidak ada satu pun partai yang bisa mendapatkan 25 persen suara, sehingga bisa mengusung calonnya untuk maju dalam pemilihan presiden pada bulan Juli mendatang.
Kita pantas terkejut dengan hasil pemilu kali ini, karena sebenarnya bisa menjadi konfirmasi pemerintahan seperti apa yang kita inginkan. Selama ini selalu dikatakan bahwa calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo merupakan calon yang paling diunggulkan untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menetapkan Jokowi sebagai capres, banyak yang memperkirakan bahwa partai banteng moncong putih akan memperoleh landslide. Ternyata ketika hari pemungutan suara dilakukan, lungsuran suara tidak didapatkan PDI Perjuangan. Hasil hitung cepat yang dilakukan Metrotv menunjukan bahwa peroleh suara PDI Perjuangan di bawah 20 persen.
Dengan tidak ada satu pun partai politik yang memperoleh dukungan di atas 20 persen suara berarti suara rakyat terbagi rata kepada semua partai politik. Kecuali Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, 10 partai politik lainnya mendapat dukungan suara di atas lima persen.
Namun demikian kita memetik pelajaran berharga atas keberhasilan PDI Perjuangan untuk memenangi Pemilu 2014. Konsistensi mereka untuk menjadi partai penyeimbang pemerintah ternyata tidaklah sia-sia. Ketika rakyat kecewa atas kinerja pemerintahan sekarang ini, maka PDI Perjuangan menjadi partai pilihan utama para pemilih.
Pelajaran ini tentunya baik ditiru oleh partai politik yang lain. Bahwa berpolitik itu harus dengan prinsip. Janganlah politik dengan prinsip yang oportunistis, di mana hanya diincar kekuasaannya, tetapi tidak mau memikul tanggung jawabnya.
Pelajaran lain yang bisa kita petik adalah ketika sebuah partai politik diberi kepercayaan untuk memegang kekuasaan, maka yang harus dilakukan adalah memenuhi janjinya untuk menyejahterakan rakyat. Ketika partai politik yang diberi kepercayaan tidak menjalankan amanahnya, maka rakyat tanpa ampun akan menghukumnya.
Kita lihat dalam Pemilu 2014 ini bagaimana rakyat menghukum Partai Demokrat. Pemenang Pemilu 2009 ini kehilangan lebih dari setengah suaranya. Apabila tahun 2009 partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merebut sekitar 22 persen suara, kali ini mereka tidak sampai mendapat 10 persen dukungan masyarakat.
Ketika kepercayaan kepada partai politik yang ada menurun, maka tidak salah apabila rakyat kemudian melirik partai politik yang baru. Fenomena itulah yang didapatkan oleh Partai NasDem. Satu-satunya partai baru dalam Pemilu 2014 ini di luar dugaan mampu menembus partai politik papan tengah dengan dukungan sekitar 7 persen suara.
Peroleh suara 7 persen suara untuk sebuah partai baru tergolong luar biasa. Inilah pencapaian yang juga diraih Partai Demokrat ketika pertama kali hadir sebagai partai politik pada Pemilu 2004 dan kemudian menjadikan Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pertanyaan selanjutnya, apa yang kemudian akan kita hadapi ketika pemilu tidak menghasilkan pemenang seperti sekarang ini? Kita harus menerima kenyataan bahwa harus ada kompromi politik dari partai-partai untuk bisa memenangi pemilihan presiden dan membangun kekuatan mayoritas dalam parlemen.
Itulah konsekuensi dari sebuah sistem demokrasi. Ketika partai politik ingin membangun pemerintahan, maka mereka pun harus ditopang oleh parlemen yang kuat. Tanpa ada dukungan minimal 51 persen kekuatan di dalam parlemen, maka pemerintah akan terus diganggu dalam membuat kebijakan.
Kondisi seperti itu umum terjadi, bahkan di negara yang sudah matang sistem demokrasinya. Kita masih ingat bagaimana Presiden Amerika Serikat Barack Obama terpaksa meliburkan para pegawai negeri beberapa waktu karena anggarannya dibekukan oleh Kongres. Hal itu tidak bisa terhindarkan karena Partai Demokrat tidak menguasai Kongres.
Kini PDI Perjuangan pun harus mau berkompromi dengan partai politik lain. Dalam politik kompromi itu tidak mungkin dilakukan secara gratis. There is no such a free lunch. Kalau PDI Perjuangan menginginkan dukungan politik, maka mereka harus membagi kekuasaan dengan partai politik yang diajak untuk membangun sinergi.
Dalam situasi seperti ini, maka tidak bisa tidak akan terjadi politik dagang sapi. PDI Perjuangan tidak mungkin tidak memberi imbalan kursi pemerintahan kepada partai politik yang mereka ajak bekerja sama. Itu konsekuensi logis yang harus mereka bayar.
Dengan kondisi seperti itu, harapan bagi terbentuknya zaken cabinet atau kabinet profesional akan sulit tercapai. Kita akan menghadapi situasi seperti yang dialami Presiden Yudhoyono sekarang ini di mana pemerintah harus dibagi rata kepada partai-partai politik yang mendukungnya. Pemerintahan akan lebih banyak diisi oleh politisi.
Bagi rakyat kondisi ini tentunya akan merugikan. Pemerintahan akan lebih condong mendahulukan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat. Apalagi ketika presidennya tidak cukup tegas dan bisa mengelola perbedaan di dalam pemerintahan maupun di dalam koalisi.
Namun kita tentunya tidak bisa lagi mengubah putusan yang sudah diambil rakyat. Kita harus menerima kenyataan bahwa pemilu kali ini tanpa pemenang. Kita tinggal berharap hadirnya pemimpin yang bisa menyatukan semua kekuatan untuk membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kita pantas terkejut dengan hasil pemilu kali ini, karena sebenarnya bisa menjadi konfirmasi pemerintahan seperti apa yang kita inginkan. Selama ini selalu dikatakan bahwa calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo merupakan calon yang paling diunggulkan untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menetapkan Jokowi sebagai capres, banyak yang memperkirakan bahwa partai banteng moncong putih akan memperoleh landslide. Ternyata ketika hari pemungutan suara dilakukan, lungsuran suara tidak didapatkan PDI Perjuangan. Hasil hitung cepat yang dilakukan Metrotv menunjukan bahwa peroleh suara PDI Perjuangan di bawah 20 persen.
Dengan tidak ada satu pun partai politik yang memperoleh dukungan di atas 20 persen suara berarti suara rakyat terbagi rata kepada semua partai politik. Kecuali Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, 10 partai politik lainnya mendapat dukungan suara di atas lima persen.
Namun demikian kita memetik pelajaran berharga atas keberhasilan PDI Perjuangan untuk memenangi Pemilu 2014. Konsistensi mereka untuk menjadi partai penyeimbang pemerintah ternyata tidaklah sia-sia. Ketika rakyat kecewa atas kinerja pemerintahan sekarang ini, maka PDI Perjuangan menjadi partai pilihan utama para pemilih.
Pelajaran ini tentunya baik ditiru oleh partai politik yang lain. Bahwa berpolitik itu harus dengan prinsip. Janganlah politik dengan prinsip yang oportunistis, di mana hanya diincar kekuasaannya, tetapi tidak mau memikul tanggung jawabnya.
Pelajaran lain yang bisa kita petik adalah ketika sebuah partai politik diberi kepercayaan untuk memegang kekuasaan, maka yang harus dilakukan adalah memenuhi janjinya untuk menyejahterakan rakyat. Ketika partai politik yang diberi kepercayaan tidak menjalankan amanahnya, maka rakyat tanpa ampun akan menghukumnya.
Kita lihat dalam Pemilu 2014 ini bagaimana rakyat menghukum Partai Demokrat. Pemenang Pemilu 2009 ini kehilangan lebih dari setengah suaranya. Apabila tahun 2009 partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merebut sekitar 22 persen suara, kali ini mereka tidak sampai mendapat 10 persen dukungan masyarakat.
Ketika kepercayaan kepada partai politik yang ada menurun, maka tidak salah apabila rakyat kemudian melirik partai politik yang baru. Fenomena itulah yang didapatkan oleh Partai NasDem. Satu-satunya partai baru dalam Pemilu 2014 ini di luar dugaan mampu menembus partai politik papan tengah dengan dukungan sekitar 7 persen suara.
Peroleh suara 7 persen suara untuk sebuah partai baru tergolong luar biasa. Inilah pencapaian yang juga diraih Partai Demokrat ketika pertama kali hadir sebagai partai politik pada Pemilu 2004 dan kemudian menjadikan Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pertanyaan selanjutnya, apa yang kemudian akan kita hadapi ketika pemilu tidak menghasilkan pemenang seperti sekarang ini? Kita harus menerima kenyataan bahwa harus ada kompromi politik dari partai-partai untuk bisa memenangi pemilihan presiden dan membangun kekuatan mayoritas dalam parlemen.
Itulah konsekuensi dari sebuah sistem demokrasi. Ketika partai politik ingin membangun pemerintahan, maka mereka pun harus ditopang oleh parlemen yang kuat. Tanpa ada dukungan minimal 51 persen kekuatan di dalam parlemen, maka pemerintah akan terus diganggu dalam membuat kebijakan.
Kondisi seperti itu umum terjadi, bahkan di negara yang sudah matang sistem demokrasinya. Kita masih ingat bagaimana Presiden Amerika Serikat Barack Obama terpaksa meliburkan para pegawai negeri beberapa waktu karena anggarannya dibekukan oleh Kongres. Hal itu tidak bisa terhindarkan karena Partai Demokrat tidak menguasai Kongres.
Kini PDI Perjuangan pun harus mau berkompromi dengan partai politik lain. Dalam politik kompromi itu tidak mungkin dilakukan secara gratis. There is no such a free lunch. Kalau PDI Perjuangan menginginkan dukungan politik, maka mereka harus membagi kekuasaan dengan partai politik yang diajak untuk membangun sinergi.
Dalam situasi seperti ini, maka tidak bisa tidak akan terjadi politik dagang sapi. PDI Perjuangan tidak mungkin tidak memberi imbalan kursi pemerintahan kepada partai politik yang mereka ajak bekerja sama. Itu konsekuensi logis yang harus mereka bayar.
Dengan kondisi seperti itu, harapan bagi terbentuknya zaken cabinet atau kabinet profesional akan sulit tercapai. Kita akan menghadapi situasi seperti yang dialami Presiden Yudhoyono sekarang ini di mana pemerintah harus dibagi rata kepada partai-partai politik yang mendukungnya. Pemerintahan akan lebih banyak diisi oleh politisi.
Bagi rakyat kondisi ini tentunya akan merugikan. Pemerintahan akan lebih condong mendahulukan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat. Apalagi ketika presidennya tidak cukup tegas dan bisa mengelola perbedaan di dalam pemerintahan maupun di dalam koalisi.
Namun kita tentunya tidak bisa lagi mengubah putusan yang sudah diambil rakyat. Kita harus menerima kenyataan bahwa pemilu kali ini tanpa pemenang. Kita tinggal berharap hadirnya pemimpin yang bisa menyatukan semua kekuatan untuk membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Dor)
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih