Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Foto: Dede/Okezone)JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Network Elections Survey (INES), Irwan Suhanto mengatakan, Gubernur DKI Joko Widodo tidak mempunyai kapasitas sebagai pemimpin nasional."Hal ini disebabkan tidakstabilnya atau keseriusannya dalam mendalami pekerjaan seperti belum selesai membenahi Solo lalu lompat ke DKI bahkan nyalon menjadi capres dengan banyaknya persoalaan yang belum selesai," ujarnya di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Senin (31/3/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, Jokowi juga dinilai dan tidak mempunyai komitmen dalam memegang amanah suara rakyat.
"Jokowi tidak amanah dalam memegang suara rakyat. Dalam temuan survei, masyarakat juga sudah menilai Jokowi dengan blusukannya belum ada hasilnya yang dirasakan masyarakat DKI dan masyarakat luar yang datang ke Jakarta," tukasnya.
(ded)
Jokowi Beri Contoh Buruk untuk Masyarakat
JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dipastikan akan maju mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014 melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Namun, pencapresan Jokowi tersebut dinilai justru memberikan contoh yang buruk bagi pembelajaran politik di Indonesia.
“Dengan masih berstatusnya Jokowi sebagai Gubernur DKI sekaligus Capres PDI Perjuangan maka sangat rentang politisasi Jabatan negara untuk kepentingan pencapresan. Hal ini juga membuat tumpang tindihnya program-program pemerintah dan kehendak Partai Politik,” kata Sekertaris Jenderal HMI (MPO) Abdul Malik Raharusun dalam keterangannya, Selasa (1/4/2014).
Abdul mengatakan, secara etika kenegaraan, langkah Jokowi itu merupakan bukti pembelajaran politik yang kurang baik bagi publik Indonesia. “Di mana seseorang dengan seenak hati meloncat dari satu jabatan ke jabatan yang lain tanpa memikirkan program kerjanya,” ujar dia.
Sebab itu, HMI (MPO), kata Abdul, meminta keseriusan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk meminta ketegasan Jokowi. “Bagi kami sesuai etika kenegarawanan, Jokowi harus tetap menepati janji dan sumpah jabatanya untuk mengabdi kepada Jakarta selama lima tahun atau satu periode jabatan Gubernur,” ungkapnya.
Ditegaskan Abdul, bila Jokowi harus “manut” dengan perintah Partai untuk maju sebagai Calon Presiden maka, Jokowi juga harus bersikap tegas untuk mundur secara resmi dari jabatan Gubernurnya.
Dengan mundurnya Jokowi dari Jabatan Gubernur DKI, maka, kata Abdul, rakyat akan jelas melihat posisi Jokowi yakni sebagai Capres. "Sehingga kalaupun Jokowi melakukan Blusukan maka rakyat akan mudah mengidentifikasi bahwa ini blusukan Capres," ujarnya.
Kata dia, dengan ketegasan Jokowi mundur dari Jabatan Gubernur DKI, rakyat Jakarta juga akan lebih jelas melihat posisi Ahok sebagai Pjs. Gubernur DKI. “Hal ini juga akan memberikan ruang yang lebih profesional bagi Ahok untuk bekerja,” tutupnya. (ugo)
“Dengan masih berstatusnya Jokowi sebagai Gubernur DKI sekaligus Capres PDI Perjuangan maka sangat rentang politisasi Jabatan negara untuk kepentingan pencapresan. Hal ini juga membuat tumpang tindihnya program-program pemerintah dan kehendak Partai Politik,” kata Sekertaris Jenderal HMI (MPO) Abdul Malik Raharusun dalam keterangannya, Selasa (1/4/2014).
Abdul mengatakan, secara etika kenegaraan, langkah Jokowi itu merupakan bukti pembelajaran politik yang kurang baik bagi publik Indonesia. “Di mana seseorang dengan seenak hati meloncat dari satu jabatan ke jabatan yang lain tanpa memikirkan program kerjanya,” ujar dia.
Sebab itu, HMI (MPO), kata Abdul, meminta keseriusan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk meminta ketegasan Jokowi. “Bagi kami sesuai etika kenegarawanan, Jokowi harus tetap menepati janji dan sumpah jabatanya untuk mengabdi kepada Jakarta selama lima tahun atau satu periode jabatan Gubernur,” ungkapnya.
Ditegaskan Abdul, bila Jokowi harus “manut” dengan perintah Partai untuk maju sebagai Calon Presiden maka, Jokowi juga harus bersikap tegas untuk mundur secara resmi dari jabatan Gubernurnya.
Dengan mundurnya Jokowi dari Jabatan Gubernur DKI, maka, kata Abdul, rakyat akan jelas melihat posisi Jokowi yakni sebagai Capres. "Sehingga kalaupun Jokowi melakukan Blusukan maka rakyat akan mudah mengidentifikasi bahwa ini blusukan Capres," ujarnya.
Kata dia, dengan ketegasan Jokowi mundur dari Jabatan Gubernur DKI, rakyat Jakarta juga akan lebih jelas melihat posisi Ahok sebagai Pjs. Gubernur DKI. “Hal ini juga akan memberikan ruang yang lebih profesional bagi Ahok untuk bekerja,” tutupnya. (ugo)
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih