Ini Skema Bagi Hasil Parkir Saat Zona Pelarangan Motor Diterapkan

Alsadad RudiWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengelola gedung akan menerapkan skema bagi hasil saat zona pelarangan sepeda motor diterapkan di ibu kota. 

" (Bagi hasilnya) 20 : 80 persen saja, seperti yang ada di off-streetgedung-gedung. Kita dapat 20 persen bersih dan kita minta pengelola gedung bisa bayar pegawainya dua kali UMP," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin (7/4/2014).

Basuki mengungkapkan, kerja sama penyediaan lahan parkir dengan pengelola gedung dimaksudkan agar Pemprov DKI tak perlu lagi mengeluarkan dana investasi untuk menyediakan kantong-kantong parkir. 

"Kita tidak mau keluarin biaya karena akan menghadapi preman-preman yang jumlahnya banyak. Tapi kalau mereka (pengelola gedung) yang invest, tentu kita harus tahu sistem yang mereka pakai," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun rencana program zona larangan sepeda motor di sejumlah ruas jalan di ibu kota, seperti di Jalan HR Rasuna Said (lapangan Menteng-perempatan Mampang), Jalan Gatot Subroto (Balai Kartini-Slipi), Jalan Sudirman (Bundaran HI-Blok M), dan Monas-Kota Tua via Gajah Mada dan Hayam Wuruk. 

Demi menyukseskan program tersebut, Pemprov DKI akan mengadakan kerja sama dengan pengelola gedung-gedung untuk penyediaan lahan parkir. Nantinya para pengelola gedung diminta untuk menerapkan tarif parkir sepeda motor semurah mungkin, yakni maksimal Rp 5000. 

Untuk tahap awal, zona pelarangan sepeda motor akan diterapkan di jalur pembangunan mass rapid transit (MRT), yakni di sepanjang jalan Sudirman dan Thamrin, tepatnya dari Bundaran HI hingga ke Blok M. Nantinya di jalur tersebut akan dioperasikan bus-bus tingkat gratis yang lebih banyak, demi mendukung pengoperasian bus tranjakarta koridor I. 

Rencananya di jalur tersebut akan dioperasikan sekitar 23 bus tingkat hasil sumbangan pihak swasta. Basuki menegaskan, program tersebut akan langsung diterapkan begitu bus diserahterimakan. 

"Intinya harus ada bus tingkat dulu, karena untuk jalur koridor I itukan ada pembangunan MRT. Pembagunan MRT pasti memakan badan jalan, nah salah satu solusi kita berikan bus tingkat gratis," ujarnya. 

"Kita utamakan yang ada MRT dulu. Baru nanti kita berkembang ke Kuningan (HR Rasuna Said)," tambah Ahok.

Basuki Dukung Konsep "Botabek Shuttle Express"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung upaya penerapan shuttle bus Bogor, Tangerang, Bekasi (Botabek). Namun, kata dia, upaya tersebut akan berhasil apabila electronic road pricing (ERP) telah diterapkan. 

Botabek Shuttle Service adalah konsep transportasi yang dibuat oleh PT Jakarta Marga Jaya. Konsepnya adalah penyediaan park and ride station (PRS) di perumahan-perumahan mewah yang terletak di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang akan melayani calon-calon penumpang yang akan menuju Jakarta. 

Dari PRS-PRS tersebut, bus-bus BSE akan menempuh jalur prioritas di jalan tol, serta busway saat sudah tiba di Jakarta, sehingga perjalanan dijamin akan jauh lebih cepat dan tidak akan tersentuh kemacetan. 

Tiba di Jakarta, bus BSE akan berhenti di drop and return station(DRS) yang akan dibangun di tempat-tempat umum yang terletak dekat dengan pusat-pusat kesibukan di Ibu Kota. 

"Botabek shuttle bus sangat layak karena memang mengurangi volume kendaraan dari luar kota masuk Jakarta. Tapi harusdibarengin ERP. Karena kalau ada ERP, baru kamu terpaksalepasin mobil kamu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (7/4/2014). 

Botabek Shuttle Express sendiri akan ditujukan untuk kalangan kelas menengah ke atas. Jadi, layanan ini akan memiliki segmen yang berbeda dari pengguna layanan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek, dan angkutan perbatasan terintegrasi transjakarta (APTB). Diperkirakan, tarif bus-bus antara Rp 15.000 dan Rp 40.000. 

Meski tergolong mahal, tarif tersebut tergolong lebih murah daripada biaya operasional yang biasa dikeluarkan oleh para pengguna kendaraan pribadi setiap harinya. Nantinya, bus-bus Botabek Shuttle Express akan dilengkapi wifi, dan sambungan listrik untuk telepon genggam dan komputer jinjing. 

Meski demikian, Basuki menilai, senyaman apa pun layanan transportasi umum, hal itu tetap tak akan dapat mengalahkan fasilitas di dalam mobil pribadi. Karena itu, tetap harus ada cara untuk melarang warga menggunakan kendaraan pribadi, yakni dengan cara penerapan ERP. 

"Kalau tidak ya siapa yang mau naik bus. Tetap lebih enak di mobil sendiri kan," ujarnya. 

Berdasarkan data dari PT Jakarta Marga Jaya, saat ini tak kurang dari 1.915.585 kendaraan dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ikut "meramaikan" arus lalu lintas di Jakarta sepanjang pagi hingga sore hari, terutama saat jam masuk dan pulang kerja.

Angka 1,9 juta kendaraan tersebut menyumbang sebanyak 19,36 persen dari total semua kendaraan yang berlalu lalang di Jakarta sepanjang hari, yang jumlah keseluruhannya mencapai 9,9 juta unit. Dari total 1,9 juta kendaraan tersebut pula, sebanyak 98 persen merupakan kendaraan pribadi.