Ahok: Jangan Ladeni Parpol yang Minta Jatah KJP

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta jajaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengabaikan partai-partai politik yang mencoba mengambil jatah dalam pembagian kartu jakarta pintar (KJP). Menurutnya, parpol tidak berhak menentukan kriteria anak penerima KJP karena hal tersebut sudah menjadi tugas pihak sekolah. 

"Instruksi saya agar kepala sekolah kalau ke depannya menemukan yang tidak sesuai dan ada embel-embel parpol, ya cuekin saja. Penerima KJP harus ada seleksi. Jangan mau ngeladenin parpol, termasuk parpol saya saja jangan diladenin," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (7/4/2014). 

Basuki mengatakan, sudah memberi instruksi kepada Kepala Dinas Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun untuk segera menindaklanjuti hal tersebut. Ia menilai, ikut campurnya parpol dalam pembagian KJP sama saja dengan penyelewengan. 

"Seleksi saja, kalau mereka (siswa) layak terima, tidak usah bawa embel-embel parpol. Tidak bisa kalau dia tidak lolos terus dikasih, sama saja dengan penyimpangan seperti yang ditemukan ICW," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu. 

Sebelumnya diberitakan salah satu koran nasional, Kepala SMA 76 Jakarta Retno Listyarti mengaku kaget adanya nama-nama siswa sekolahnya yang diajukan oknum Parpol. Sebab, kata dia, kewenangan menyodorkan nama siswa penerima KJP ada di pihak sekolah. 

Pihak sekolah pun melakukan seleksi ketat agar penerima KJP adalah siswa yang benar-benar membutuhkan. Menurut Retno, sekolahnya mendapatkan 28 jatah siswa untuk penerima KJP. Ia lalu menyusun ke-28 nama siswa yang dinilainya layak menerima KJP. 

Namun, aparat di Dinas Pendidikan menyampaikan kepadanya bahwa jatah penerima KJP yang berhak ia ajukan hanya tersisa 11 siswa. Alasannya, sebanyak 17 nama siswa lainnya telah diajukan oknum anggota Parpol.