Ahok.Org – Layanan transjakarta resmi berganti status per hari ini, Kamis (27/3/2014), dari unit pengelola (UP) menjadi perseroan terbatas (PT), yang berstatus badan usaha milik daerah (BUMD).
Nama resmi perusahaan tersebut adalah PT Transportasi Jakarta. Peresmian perusahaan sendiri ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Samadi di Balaikota Jakarta.
Pemprov DKI akan memiliki saham sebesar 99 persen, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo. Untuk modal awal, PT Transportasi Jakarta akan diberi suntikan dana sebesar Rp 1,5 triliun. Dalam kata sambutannya seusai acara peresmian, Jokowi berharap agar PT Transportasi Jakarta memperbaiki layanan bus transjakarta menjadi lebih baik.
“Yang pasti, harus bisa mengurangi subsidi. Subsidinya diharapkan terus berkurang, lama-lama hilang. Jadi, jangan disubsidi terus,” kata Jokowi.
Berikut susunan nama-nama pejabat di PT Transportasi Jakarta.
Komisaris Utama: Chaidier Patonnory
Komisaris: Lindung Paido Tua Simanjuntak
Direktur Utama: Antonius Kosasih
Direktur Keuangan: Andi Patriota Wibisono
Direktur SDM dan Umum: Sri Kuncoro
Direktur Operasional: Heru Herawan
Direktur Teknis dan Fasilitas: Wijanarko
Komisaris Utama: Chaidier Patonnory
Komisaris: Lindung Paido Tua Simanjuntak
Direktur Utama: Antonius Kosasih
Direktur Keuangan: Andi Patriota Wibisono
Direktur SDM dan Umum: Sri Kuncoro
Direktur Operasional: Heru Herawan
Direktur Teknis dan Fasilitas: Wijanarko
Layanan transjakarta pertama kali diluncurkan pada 2004, tepatnya pada era Gubernur Sutiyoso. Layanan ini merupakan layanan bus rapid transit (BRT) pertama di Indonesia.
Keberadaan transjakarta kemudian menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk menerapkan hal yang sama. Beberapa daerah yang telah menerapkan layanan angkutan umum serupa transjakarta di antaranya ialah Yogyakarta, Semarang, Pekanbaru, Bandung, dan Bogor.
Transjakarta sendiri sejauh ini telah melayani 12 koridor dan direncanakan akan ditambah tiga koridor lagi dalam waktu dekat. [Kompas.com]
Direksi Baru Diminta Total Benahi Transjakarta
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) secara resmi terbentuk, Kamis (27/3). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan akta pendirian PT Transjakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balaikota DKI Jakarta. Modal dasar yang ditetapkan untuk BUMD baru ini yakni sebesar Rp 1,55 triliun.
Dikatakan Jokowi, dengan terbentuknya BUMD PT Transjakarta, diharapkan pengelolaannya akan lebih fleksibel, baik di pelayanan maupun manajemen. Pemprov DKI sendiri memiliki saham lebih dari 99 persen. Sementara sisanya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yakni sebesar Rp 10 miliar. Sementara nilai aset yang dimiliki lebih dari Rp 1 triliun.
"Pembentukan ini artinya biar punya fleksibilitas yang tinggi karena itu sudah PT. Untuk perbaikan-perbaikan di pelayanan juga bisa lebih cepat. Penggantian personel lebih cepat, karena ini PT bukan seperti kemarin," ujar Jokowi di Balaikota, Kamis (27/3).
Dengan pembentukan BUMD PT Transjakarta ini, Jokowi juga meminta kepada jajaran direksi yang baru untuk membenahi secara total Transjakarta. "Dibenahi total semua, seperti rute, jumlah bus tiap koridor, pelayanan, perbengkelan, sopirnya. Semua harus dikontrol dan dicek," pintanya.
Adapun jajaran direksi baru PT Transjakarta, Chaidier Patonnory menempati posisi Komisaris Utama dan Lindung Paido Tua Simanjuntak sebagai komisaris BUMD Transjakarta. Kemudian posisi Direktur Utama diberikan kepada Antonius NS Kosasih, Andi Patriota Wibisono untuk posisi Direktur Keuangan, Sri Kuncoro untuk posisi Direktur SDM dan Umum, Wijanarko untuk posisi Direktur Teknis dan Fasilitas, dan Heru Herawan untuk posisi Direktur Operasional.
Direktur Utama BUMD Transjakarta, Antonius NS Kosasih mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) dan Dinas Perhubungan DKI terlebih dahulu. Kendati demikian, dirinya sudah memiliki prospek sendiri untuk Transjakarta. "Menurut saya Transjakarta harus jadi tulang punggung transportasi di Jakarta. Apalagi dengan kemacetan yang ada sekarang ini yang makan waktu berjam-jam," kata Kosasih.
Ia mencontohkan, bukti bahwa Transjakarta diminati oleh warga Jakarta, yakni banyak kendaraan yang menerobos jalur khusus. Sehingga menurutnya bisa diasumsikan bahwa jalur bus Transjakarta diminati. "Bukti Transjakarta oke, banyak kendaraan yang masuk ke jalur busway. Sudah pasti jalurnya lebih oke. Gimana caranya itu bisa dinikmatin banyak orang. Itu yang akan kita usahakan," katanya.
Dikatakan Kosasih, BUMD Transjakarta belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPMP sebagai pihak yang akan mendaftarkan sebagai kuasa pemegang saham.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Muhammad Akbar menambahkan, tingkat kepuasan penumpang akan dicek dan disurvei secara berkala. Hal tersebut, akan menjadi ukuran apakah direksi yang baru ini sudah bekerja secara baik atau tidak.
Ditambahkan Akbar, pihaknya juga siap membantu jajaran direksi baru PT Transjakarta, salah satunya dengan tambahan pegawai yang sebelumnya bertugas di UP Transjakarta. "Kalau kehadiran PNS ini masih danggap perlu untuk membantu, mereka akan stay di sana, sampai direksi merasa oke, merasa mereka tidak perlu lagi dengan PNS, maka para pegawai itu akan kembali ke Dishub," tandas Akbar.
Dikatakan Jokowi, dengan terbentuknya BUMD PT Transjakarta, diharapkan pengelolaannya akan lebih fleksibel, baik di pelayanan maupun manajemen. Pemprov DKI sendiri memiliki saham lebih dari 99 persen. Sementara sisanya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yakni sebesar Rp 10 miliar. Sementara nilai aset yang dimiliki lebih dari Rp 1 triliun.
"Pembentukan ini artinya biar punya fleksibilitas yang tinggi karena itu sudah PT. Untuk perbaikan-perbaikan di pelayanan juga bisa lebih cepat. Penggantian personel lebih cepat, karena ini PT bukan seperti kemarin," ujar Jokowi di Balaikota, Kamis (27/3).
Dengan pembentukan BUMD PT Transjakarta ini, Jokowi juga meminta kepada jajaran direksi yang baru untuk membenahi secara total Transjakarta. "Dibenahi total semua, seperti rute, jumlah bus tiap koridor, pelayanan, perbengkelan, sopirnya. Semua harus dikontrol dan dicek," pintanya.
Adapun jajaran direksi baru PT Transjakarta, Chaidier Patonnory menempati posisi Komisaris Utama dan Lindung Paido Tua Simanjuntak sebagai komisaris BUMD Transjakarta. Kemudian posisi Direktur Utama diberikan kepada Antonius NS Kosasih, Andi Patriota Wibisono untuk posisi Direktur Keuangan, Sri Kuncoro untuk posisi Direktur SDM dan Umum, Wijanarko untuk posisi Direktur Teknis dan Fasilitas, dan Heru Herawan untuk posisi Direktur Operasional.
Direktur Utama BUMD Transjakarta, Antonius NS Kosasih mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) dan Dinas Perhubungan DKI terlebih dahulu. Kendati demikian, dirinya sudah memiliki prospek sendiri untuk Transjakarta. "Menurut saya Transjakarta harus jadi tulang punggung transportasi di Jakarta. Apalagi dengan kemacetan yang ada sekarang ini yang makan waktu berjam-jam," kata Kosasih.
Ia mencontohkan, bukti bahwa Transjakarta diminati oleh warga Jakarta, yakni banyak kendaraan yang menerobos jalur khusus. Sehingga menurutnya bisa diasumsikan bahwa jalur bus Transjakarta diminati. "Bukti Transjakarta oke, banyak kendaraan yang masuk ke jalur busway. Sudah pasti jalurnya lebih oke. Gimana caranya itu bisa dinikmatin banyak orang. Itu yang akan kita usahakan," katanya.
Dikatakan Kosasih, BUMD Transjakarta belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPMP sebagai pihak yang akan mendaftarkan sebagai kuasa pemegang saham.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Muhammad Akbar menambahkan, tingkat kepuasan penumpang akan dicek dan disurvei secara berkala. Hal tersebut, akan menjadi ukuran apakah direksi yang baru ini sudah bekerja secara baik atau tidak.
Ditambahkan Akbar, pihaknya juga siap membantu jajaran direksi baru PT Transjakarta, salah satunya dengan tambahan pegawai yang sebelumnya bertugas di UP Transjakarta. "Kalau kehadiran PNS ini masih danggap perlu untuk membantu, mereka akan stay di sana, sampai direksi merasa oke, merasa mereka tidak perlu lagi dengan PNS, maka para pegawai itu akan kembali ke Dishub," tandas Akbar.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih