Nolak Bus Karatan, Jokowi Bisa Kalah di Arbitrase

JAKARTA - Puluhan Bus Transjakarta sedang menunggu nasib apakah akan digunakan untuk transportasi massal di Jakarta atau dikembalikan ke China. Pertanyaan itu muncul setelah pengadaan Bus Transjakarta bermasalah dengan hukum.

Saat ini, bus-bus yang belum mengaspal itu kepanasan dan kehujanan di Depo Cililitan, Jakarta Timur. Bus-bus itu bermasalah karena dalam kondisi karatan meski baru dibeli dari China.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo harus membayar Bus Transjakarta yang sudah dibeli. Pasalnya, Pemprov DKI telah menandatangani kontrak pembelian bus tersebut dari importir merek. 

"Terlepas bus tersebut ada masalah di pengadaan, tapi Pemprov DKI telah menandatangani kontrak yang menyatakan setuju bus tersebut dibeli dari mereka. Artinya, harus dibayar lunas dong," kata Agus saat berbincang dengan Okezone, Senin (31/3/2014).

Agus menjelaskan, Pemprov DKI bisa dituntut di Arbitrase jika menolak menerima bus tersebut. Kemungkinan kalah di persidangan pun sangat besar. 

"Saran saya kalau sudah tanda tangan kontrak, Jokowi dan Ahok harus terima dan menyatakan secara tegas kerusakan bus ditanggung oleh importir," jelas Agus.

Dia menyarankan, selama masih ada kesempatan lebih baik masalah dengan importir China diselesaikan di luar pengadilan. Jokowi, kata dia, bisa berdiskusi dengan importir agar bus yang rusak diganti dengan yang lebih bagus.

"Karena masalah tuntut menuntut ini akan Pemprov DKI akan kalah," ungkapnya.

Menurutnya, langkah Jokowi menunggu kepastian hukum baru menggunakan bus tersebut tidak lah tepat. Pasalnya, bus tersebut semakin lama akan semakin rusak.

"Jokowi dan Ahok sebagai atasan dari Dishub harus bertanggungjawab atas pengadaan bus ini. Ini harus cepat, kalau tidak bus bisa semakin rusak," terangnya. (trk)