Kartu Jakarta Pintar Berangkat dari Asumsi yang Salah

JAKARTA - Anggota Koalisi Pendidikan, Jimmy Paat, menilai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berangkat dari asumsi yang keliru. Pasalnya, data yang dipegang pemerintah berbeda dengan data di lapangan.

"Mereka juga berasumsi guru-guru bisa membantu meningkatkan pendidikan, tapi asumsi itu salah karena kenyataannya di lapangan dana KJP dipotong sekolah. KJP berangkat dari asumsi yang keliru," kata  Jimmy, di Cikini, Jakarta, Senin (31/3/2014).

Jimmy menjelaskan, KJP telah mereduksi seluruh kebutuhan pendidikan menjadi empat kebutuhan seperti transportasi sekolah, buku, seragam, juga tambahan makan minum.

"Ini juga salah asumsinya, karena kebutuhannya tidak hanya itu. Hampir Rp1 triliun anggaran KJP ini hanya terbuang karena program ini asumsinya keliru,"  jelas Jimmy.

Lebih lanjut, Jimmy mengharapkan, Pemprov DKI bisa segera membuat sistem pendidikan yang lebih baik lagi.

"Kami memang mendorong untuk membantu orang miskin mendapatkan akses pendidikan, tapi harus dipikirkan model dan bentuk program karena KJP salah arah," tukasnya. (trk)