Ahok Dituding Langgar Etika & Moral Politik

JAKARTA – Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie Massardi,  menilai kampanye yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan bentuk pelanggaran etika moral politik. Pasalnya, ketika Jokowi dan Ahok didaftarkan dan diusung partai kemudian terpilih menjadi wakil gubernur, embel-embel partai seharusnya hilang.
 
“Birokrasi tidak ada masalah tapi secara etika moral politik bangsa mereka melanggar itu. Jokowi dan Ahok diusung partai kemudian dipilih rakyat Jakarta untuk memimpin mereka. Hubungan dengan partai harusnya sudah selesai. Ketika masyarakat menerima Ahok jadi wagub,  maka secara moral harus bertanggung jawab dan mengabdi kepada rakyat DKI,” kata Adhie saat berbincang dengan Okezone.
 
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu menuturkan jika dilihat masa sekarang, semua pejabat publik ikut berkampanye dan kembali masuk ke dalam lingkaran partai sehingga mengingkari komitmen mereka sendiri kepada masyarakat.
 
“Jadi, mestinya sih ke depan (pejabat publik) enggak boleh (ikut kampanye). Harus ada larangan bagi pejabat publik untuk ikut kampanye karena melanggar komitmen moral publik. Ini berlaku untuk semua. Kalau sekarang mereka kampanye untuk partainya, berarti sudah melukai warga lain di luar partai. Secara moral ini enggak betul,” tukasnya.
 
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Ahok sempat menghadiri acara kampanye Partai Gerindra di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat. Meski tidak ikut andil dalam kampanye tersebut, Ahok menyatakan siap menjadi juru kampanye Partai Gerindra untuk kampanye selanjutnya meski kondisi tugas sebagai wakil gubernur cukup banyak.
 
"Saya enggak kapok meski jadwal kepotong, masa kader Gerindra kapok. Harus dukung Prabowo dong sebagai kader Gerindra," ucap Ahok.
(ful)