Reporter: Saugy Riyandi
(Merdeka.com)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali tercoreng. D, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengaku sebagai staf kesekretariatan memalak Yayasan Rumah Sakit Jakarta.
"Iya benar. Kurir saya diminta sejumlah uang," kata Pembina Yayasan RS Jakarta, Benjamin Mangkoedilaga, saat dihubungi wartawan, Rabu (6/11).
Cerita soal pungutan liar itu berawal saat pihak yayasan rumah sakit mengirimkan surat permohonan tertulis untuk mengundang Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dalam rangka acara Hari Ulang Tahun ke-60 RS Jakarta.
'Surat permohonan itu kita kirim melalui kurir bernama Apid sekitar seminggu lalu," tambahnya.
Tapi surat tersebut tidak pernah ditindaklanjuti. Lantas mereka coba menghubungi pihak Pemprov DKI untuk menanyakan apakah surat tersebut sudah diterima atau belum.
Saat itulah, D meminta sejumlah uang dalam jumlah cukup besar.
"Uang yang diminta cukup besar. Tapi saya tidak ingin sebut nominalnya," jelas dia.
Cerita soal pungutan liar itu berawal saat pihak yayasan rumah sakit mengirimkan surat permohonan tertulis untuk mengundang Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dalam rangka acara Hari Ulang Tahun ke-60 RS Jakarta.
'Surat permohonan itu kita kirim melalui kurir bernama Apid sekitar seminggu lalu," tambahnya.
Tapi surat tersebut tidak pernah ditindaklanjuti. Lantas mereka coba menghubungi pihak Pemprov DKI untuk menanyakan apakah surat tersebut sudah diterima atau belum.
Saat itulah, D meminta sejumlah uang dalam jumlah cukup besar.
"Uang yang diminta cukup besar. Tapi saya tidak ingin sebut nominalnya," jelas dia.
Pemprov DKI usut PNS yang palak RS catut nama Jokowi
D, PNS Pemprov DKI Jakarta memalak Yayasan Rumah Sakit Jakarta. Pungutan liar itu dilakukan D agar surat permohonan tertulis mengundang Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dalam rangka acara Hari Ulang Tahun ke-60 RS Jakarta, bisa ditindaklanjuti.
D bekerja sebagai staf kesekretariatan. Saat dikonfirmasi soal kabar itu, Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri, Heru Budi Hartanto, belum mendapatkan laporan.
"Saya belum dapat laporan soal adanya pungutan liar itu," kata Heru, saat dihubungi wartawan, Rabu (6/11).
Heru menduga, seseorang yang mengaku PNS itu adalah pihak ketiga dan hanya mengklaim dekat dengan Gubernur DKI Jakarta,Joko Widodo.
"Saya menduga itu bukan PNS, tapi pihak ketiga yang mengaku dekat dengan gubernur," pungkas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Pembina Yayasan RS Jakarta, Benjamin Mangkoedilaga, D meminta uang dalam jumlah yang cukup besar. Tapi dia tidak menyebutkan pasti nominalnya.
"Kurir saya diminta sejumlah uang. Uang yang diminta cukup besar. Tapi saya tidak ingin sebut nominalnya," jelas Benjamin.
D bekerja sebagai staf kesekretariatan. Saat dikonfirmasi soal kabar itu, Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri, Heru Budi Hartanto, belum mendapatkan laporan.
"Saya belum dapat laporan soal adanya pungutan liar itu," kata Heru, saat dihubungi wartawan, Rabu (6/11).
Heru menduga, seseorang yang mengaku PNS itu adalah pihak ketiga dan hanya mengklaim dekat dengan Gubernur DKI Jakarta,Joko Widodo.
"Saya menduga itu bukan PNS, tapi pihak ketiga yang mengaku dekat dengan gubernur," pungkas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Pembina Yayasan RS Jakarta, Benjamin Mangkoedilaga, D meminta uang dalam jumlah yang cukup besar. Tapi dia tidak menyebutkan pasti nominalnya.
"Kurir saya diminta sejumlah uang. Uang yang diminta cukup besar. Tapi saya tidak ingin sebut nominalnya," jelas Benjamin.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih