Susan Jasmine (sumber: Suara Pembaruan)
Jakarta
- Penghargaan kepada Lurah Susan saat momentum peringatan Hari Pahlawan
adalah simbol perlawanan untuk menghindari adanya 'susan-susan' baru di
Indonesia.
"Susan itu simbol, orang ditolak jadi pejabat publik karena masalah agama di suatu negara yang ironisnya berbasis kebhinnekaan seperti Indonesia. Ini masalah," kata Ketua GP Ansor, Nusron Wahid, di sela-sela pemberian penghargaan kepada Susan oleh GP Ansor dan Taruna Merah Putih, di Jakarta, Minggu (10/11) malam.
"Kalau dibiarkan, apakah artinya tak boleh anak GP Ansor jadi lurah di NTT? Bangunan oleh founding fathers kita bukan seperti begitu."
Pelajaran yang ingin ditekankan GP Ansor lewat penghargaan kepada Susan adalah bahwa kita tak boleh menolak seseorang karena latar belakang SARA dan gender. Apalagi penolakan itu juga didukung oleh pejabat negara seperti Mendagri Gamawan Fauzi, yang seharusnya memberi contoh tegas soal tak bolehnya cara berpikir diktator mayoritas hadir di Indonesia.
"Susan jadi bagian dari korban akibat belum tuntasnya problem kebhinnekaan. Dia harus kuat dan jangan mundur. Karena kalau tidak, ada susan yang lain dimunculkan, akan terjadi lagi tekanan-tekanan begitu," jelas Nusron.
"Mungkin dalam beberapa hal kita tak setuju sama Susan. Tapi jangan tolak dia karena latar belakang etnis, agama, atau jender. Kalau dia korupsi, mau ditolak sekarang ya silahkan."
"Susan itu simbol, orang ditolak jadi pejabat publik karena masalah agama di suatu negara yang ironisnya berbasis kebhinnekaan seperti Indonesia. Ini masalah," kata Ketua GP Ansor, Nusron Wahid, di sela-sela pemberian penghargaan kepada Susan oleh GP Ansor dan Taruna Merah Putih, di Jakarta, Minggu (10/11) malam.
"Kalau dibiarkan, apakah artinya tak boleh anak GP Ansor jadi lurah di NTT? Bangunan oleh founding fathers kita bukan seperti begitu."
Pelajaran yang ingin ditekankan GP Ansor lewat penghargaan kepada Susan adalah bahwa kita tak boleh menolak seseorang karena latar belakang SARA dan gender. Apalagi penolakan itu juga didukung oleh pejabat negara seperti Mendagri Gamawan Fauzi, yang seharusnya memberi contoh tegas soal tak bolehnya cara berpikir diktator mayoritas hadir di Indonesia.
"Susan jadi bagian dari korban akibat belum tuntasnya problem kebhinnekaan. Dia harus kuat dan jangan mundur. Karena kalau tidak, ada susan yang lain dimunculkan, akan terjadi lagi tekanan-tekanan begitu," jelas Nusron.
"Mungkin dalam beberapa hal kita tak setuju sama Susan. Tapi jangan tolak dia karena latar belakang etnis, agama, atau jender. Kalau dia korupsi, mau ditolak sekarang ya silahkan."
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/FMB
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih