Basuki: PKL Kota Tua Banyak yang Tak Ber-KTP DKI

JAKARTA, (KOMPAS.com)) — Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak akan mengakomodasi tuntutan menambah pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua, Jakarta. 

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut menuding, PKL yang tidak terdata oleh pihaknya berarti PKL yang tidak memiliki KTP DKI. "Enggaklah (menambah PKL). Banyak yang non-KTP DKI kok, mereka juga dudukin plasa," ujar Ahok seusai menghadiri acara Hospital Expo di Gedung JCC, Jakarta, Sabtu (9/11/2013). 

Ahok mengaku geram dengan tuntutan para PKL. Menurut Ahok, pihaknya tidak akan mengakomodasi pihak-pihak yang melanggar aturan. Menurut dia, merevitalisasi kawasan tersebut saja sudah merupakan kebaikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, ia meminta para PKL tidak memperkeruh suasana. "Anda sudah melanggar aturan. Kita mau atur Anda, malah Anda yang ngatur kita. Yang jelas tidak ada KTP DKI minta toko lagi, ya enggak bisa dong," lanjut Ahok.

Ahok menuding, tuntutan PKL tersebut didalangi oleh oknum yang selama ini mengambil keuntungan dari aktivitas PKL di kawasan bersejarah tersebut. Ia pun meminta seluruh pihak untuk melihat permasalahan serius ini secara terang benderang. 

"Ada yang terima-terima duit selama ini. Itu ulah mereka. Pokoknya enggak ada. Enggak mau tahu," lanjut Ahok. 

Seperti diketahui, rencana revitalisasi kawasan Kota Tua dipastikan mendapat protes dari PKL. Pasalnya, Pemprov DKI dapat data hanya 280 PKL yang tertampung di sana. Sementara dari asosiasi PKL menegaskan jumlah PKL di Kota Tua ada 700. Mereka curiga ada permainan data jumlah PKL dari tingkat kelurahan hingga ke wali kota.