Basuki: Banyak Orang "Ngedumel" karena Sterilisasi Busway

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta warga untuk merasakan dan menikmati sosialisasi dari sterilisasi jalur Transjakarta.

Menurut dia, para warga yang masih protes tidak dapat melintasi jalur transjakarta adalah pengguna kendaraan pribadi yang kerap melintasi jalur eksklusif tersebut. Melalui sterilisasi jalur transjakarta itu, ia mengharapkan warga untuk dapat beralih menggunakan angkutan umum atau transjakarta yang memiliki lintasan sendiri.

"Jadi, sekarang orang di hatinya ngedumel, mau steril tapi busnya saja enggak ada. Mereka pada ngomong begitu kan? Sebulan dua bulan, mereka boleh ngedumel gitu. Nanti, pas busnya datang mereka bilang, 'aah lega..dan jadi demen naik bus'," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (11/11/2013).

Selain itu, menurut dia, apabila warga ditilang karena menerobos jalur transjakarta, tak sedikit dari mereka yang mengelak kalau mereka tidak tahu mengenai peraturan tersebut. Bantahan tersebut, lanjut dia, tidak masuk akal. Sebab, di hampir seluruh jalur transjakarta telah dipasang rambu dilarang masuk/melintas.

Belum Memuaskan

Usaha untuk menggiring warga menggunakan transportasi massal, diakui Basuki, memang belum terlaksana dengan maksimal. Ia tak memungkiri bahwa 40 persen unit transjakarta fasilitasnya belum memuaskan, ditambah fasilitas halte transjakarta yang dirasakan terlalu kecil.

Kurangnya fasilitas transjakarta tersebut, lanjutnya, berpengaruh pada tingkat kepuasan warga untuk menikmati transportasi massal era mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso tersebut.

Berbagai strategi pun kini tengah disiapkan. Di antaranya, pada Desember mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan mendatangkan kembali ratusan unit bus sedang dan busway. Pemprov juga akan mendatangkan bus tingkat gratis di koridor-koridor utama Jakarta.

"Jadi, bicara memaksa orang pindah ke transporatsi massal itu bukan cuma nambah bus, tapi bicata kenyamanan orang. Ada orang yang tidak nyaman, suka, aman. Itu yang lebih mau dilakukan," kata Basuki. 

Pengadaan bus yang awalnya ditargetkan 1000 unit pun terkendala. Akhir tahun, hanya datang sekitar 600 unit bus sedang dan transjakarta. Pengadaan bus itu masih lambat, karena banyaknya kegagalan lelang tender.

Saat ini, DKI sedang mendorong ATPM (agen tunggal pemegang merek) untuk bekerjasama dengan karoseri-karoseri. Kemudian, melapor kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Harganya dihitung, dan dimasukkan ke dalam e-catalog.Sehingga, Pemprov DKI hanya tinggal membeli sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan dengan harga yang murah.