Raperda Pantai DKI Beri Pengembang Kewajiban Tambahan di Proyek Reklamasi

KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi saat menerima suap dari PT Agung Podomoro Land soal pembahasan 2 raperda. Di raperda tersebut, ada aturan-aturan soal kewajiban pengembang untuk bisa memanfaatkan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Dua raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. Keduanya belum disahkan hingga saat ini.

Dalam draf Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara yang diunggah di situs DPRD DKI, dijelaskan bahwa kawasan reklamasi dapat dimanfaatkan lewat kerjasama antara pemda dengan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Pengembang dikenakan kewajiban, kontribusi, dan tambahan kontribusi.

Raperda ini mengatur nilai tambahan kontribusi yang harus diberikan pengembang ke pemerintah demi revitalisasi kawasan. Berikut bunyi aturannya:

Pasal 116

Ayat 10
Tambahan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diberikan dalam rangka:
a. revitalisasi kawasan Utara Jakarta; dan
b. revitalisasi daratan Jakarta secara keseluruhan.

Ayat 11
Tambahan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai NJOP total lahan yang dapat dijual tahun tambahan kontribusi tersebut dikenakan.

Gubernur DKI Basuki T Purnama mengatakan, diajukannya nilai 15 persen dari NJOP sebagai tambahan dari pengembang ini merupakan hasil pemikiran matang.

"15 persen itu buat bangun apartemen, supaya karyawan-karyawan, pegawai yang tinggal di pulau. Pulaunya jangan diisi orang kaya semua dong. Kan ada sopir pembantu, mau tinggal di mana? Masa mesti datang dari Bekasi, dari Depok," kata Ahok sabtu pagi ini di kawasan Marunda.