Istri Basuki Tjahaja Purnama, Veronica Tan, mendampingi suaminya untuk dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2012-2017, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/11/2014). Basuki yang akrab disapa Ahok merupakan gubernur ketiga yang dilantik langsung oleh presiden setelah Ali Sadikin yang dilantik Presiden Soekarno dan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAJAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu panitia hak angket dari Fraksi Demokrat-PAN, Santoso, meminta Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Sylviana Murni untuk memberikan notula rapat yang dihadiri oleh istri Gubernur, Veronica Tan. Usulan Veronica yang terdapat dalam notula tersebut akan dicocokkan dengan program yang ada dalam RAPBD DKI 2015.
"Kalau masuk, itu hebat banget. Istri Gubernur sekali ngomonglangsung masuk ke RAPBD. Nepotismenya begitu kuat kalau itu kejadian," ujar Santoso dalam rapat hak angket di Gedung DPRD DKI, Jumat (13/3/2015).
Jika usulan Veronica langsung masuk dalam RAPBD DKI, Santoso mengatakan, sistem e-budgeting yang selama ini digembar-gemborkan untuk menghalangi tindak korupsi gugur dengan sendirinya.
Selain itu, Santoso juga menanyakan soal perusahaan swasta yang bersinergi dengan Pemprov DKI dalam revitalisasi Kota Tua. Sylviana Murni menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI bersama PT Pembangunan Kota Tua saling bersinergi dalam revitalisasi Kota Tua. Sylviana pun menjelaskan pembagian peran antara keduanya kepada tim hak angket.
"Kalau dengan BUMN, apakah dia akan mengelola atau membangun itu pihak swasta. Saat berkaitan dengan jalan, penataan PKL, kita undang Dinas Bina marga, Dinas UMKM, dan Satpol PP, lalu kita sama-sama dialog," ujar Sylviana.
Sylviana mengatakan, andil pihak swasta itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat pada Kota Tua. Artinya, ada inisiatif dari mereka untuk membantu pemerintah dengan memperhatikan kawasan Kota Tua.
Santoso pun berkomentar bahwa PT Pembangunan Kota Tua mengambil celah atas revitalisasi Kota Tua ini. "Gak ada makan siang gratis. Enggak ada. Biar sejarah yang buktikan. Dia murni cari duit," ujar Santoso.
Jika usulan Veronica langsung masuk dalam RAPBD DKI, Santoso mengatakan, sistem e-budgeting yang selama ini digembar-gemborkan untuk menghalangi tindak korupsi gugur dengan sendirinya.
Selain itu, Santoso juga menanyakan soal perusahaan swasta yang bersinergi dengan Pemprov DKI dalam revitalisasi Kota Tua. Sylviana Murni menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI bersama PT Pembangunan Kota Tua saling bersinergi dalam revitalisasi Kota Tua. Sylviana pun menjelaskan pembagian peran antara keduanya kepada tim hak angket.
"Kalau dengan BUMN, apakah dia akan mengelola atau membangun itu pihak swasta. Saat berkaitan dengan jalan, penataan PKL, kita undang Dinas Bina marga, Dinas UMKM, dan Satpol PP, lalu kita sama-sama dialog," ujar Sylviana.
Sylviana mengatakan, andil pihak swasta itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat pada Kota Tua. Artinya, ada inisiatif dari mereka untuk membantu pemerintah dengan memperhatikan kawasan Kota Tua.
Santoso pun berkomentar bahwa PT Pembangunan Kota Tua mengambil celah atas revitalisasi Kota Tua ini. "Gak ada makan siang gratis. Enggak ada. Biar sejarah yang buktikan. Dia murni cari duit," ujar Santoso.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih