Apa yang Akan Dilakukan DPRD DKI dengan Temuan Angketnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, rapat hak angket yang telah berlangsung selama sekitar dua pekan masih akan terus berlanjut. Menurut dia, panitia hak angket masih akan terus mencari bukti-bukti terkait pelanggaran yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, baik terkait dengan pelanggaran dalam pembahasan RAPBD maupun etika.

Menurut Taufik, bila bukti-bukti yang ditemukan dinilai cukup, maka panitia akan menyampaikannya dalam sebuah rapat paripurna. Pada saat rapat paripurna itulah, kata dia, para anggota DPRD dapat mengajukan rekomendasi terkait temuan yang didapat.

"Pertama bisa mengajukan hak menyatakan pendapat, atau hanya sekadar memberikan usulan-usulan," kata dia, di Gedung DPRD DKI, Jumat (13/3/2015).

Pada kesempatan terpisah, anggota panitia hak angket Selamat Nurdin menyatakan, pada dasarnya tujuan utama pembentukan hak angket adalah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah di DKI Jakarta. Menurut Selamat, hasil temuan hak angket diharapkan dapat memperbaiki penerapan tata kelola pemerintahan yang selama ini dinilai salah.

"Tujuan hak angket kan untuk meluruskan suatu masalah, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Nanti kan ada saran untuk perbaikan. Perbaikan dari dewan apa, perbaikan dari gubernur apa," ujar dia.

Seperti diberitakan, tujuan DPRD DKI membentuk panitia angket adalah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, mencakup dua hal, yakni pelanggaran dalam pengajuan RAPBD dan etika. Sejauh ini, panitia hak angket menyatakan, terjadi pelanggaran peraturan dalam pembahasan RAPBD 2015.

Pelanggaran itu berupa tidak diikutsertakannya lembaga legislatif dalam pembahasan program. Sebab, eksekutif telah menyusun dan mengunci program dalam e-budgeting sebelum pembahasan dengan legislatif.

Sementara terkait etika adalah, dugaan keterlibatan keluarga gubernur dalam proyek pemerintah. Hal ini terkait rapat rencana revitalisasi Kota Tua yang diduga dipimpin oleh istri gubernur, Veronica Tan.