Kompolnas: Kami tak Konsultasi dengan KPK dan PPATK Soal 6 Calon Kapolri

Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta untuk menyeleksi 6 calon Kapolri rekomendasi Kompolnas dengan melibatkan KPK dan PPATK. Kompolnas sendiri sebelum mengajukan calon Kapolri ke Presiden mengaku tidak melakukan konsultasi dengan kedua lembaga tersebut.

"‎Kami tidak melakukan konsultasi dengan KPK dan PPATK karena memang tidak ada ketentuan soal itu," ujar Sekretaris Kompolnas kepada wartawan di kantor Kompolnas, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (12/2/2015).

Beberapa pihak beranggapan, dengan melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi calon Kapolri, diharapkan Presiden tidak 'kecele' serta untuk menemukan perwira tinggi Polri yang berintegritas dan bersih. Kompolnas menilai, usulan tersebut bisa langsung disampaikan ke Presiden.

"Misalnya, KPK dalam konteks mengetahui Laporan Hasil Analisis (LHA) seseorang, itu berhubungan langsung dengan Presiden. Karena kami beranggapan semua pihak, yang berkepentingan untuk sampaikan informasi, bisa disampaikan pada Presiden," jelasnya.

Sudah ada 4 nama calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas pada Presiden. Mereka adalah Komjen Dwi Priyatno, Komjen Budi Waseso, Komjen Badrodin Haiti, dan Komjen Putut Eko Bayoseno. Belakangan 2 nama lainnya juga ikut dimasukkan ke dalam bursa calon Kapolri, yakni Komjen Suhardi Alius dan Komjen Anang Iskandar.