Anggaran DPR Ditambah Rp 1,6 T, Pimpinan DPR: Bukan Bagi-bagi Duit

Jakarta - DPR mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun di RAPBN-P 2015. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan bahwa anggaran ini untuk menggaji tenaga ahli (TA) dan bukan sarana bagi-bagi duit.

"Menambah 2 orang tenaga ahli sudah diatur di UU MD3. Tambahan anggaran itu konsekuensi. Tidak dalam bentuk uang, tapi untuk gaji TA. Bukan bagi-bagi duit," kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2015).

Taufik mengungkapkan bahwa anggota DPR tidak akan memegang langsung dana tambahan tersebut. Gaji TA disalurkan langsung dari kesekjenan.

"Tidak dipegang langsung. Ini ada pijakan hukumnya yaitu tatib dan UU MD3," ujar Sekjen PAN ini.

Taufik memastikan bahwa aspirasi masyarakat terkait tambahan anggaran ini didengarkan. Menurutnya, belum tentu juga anggaran ini disahkan dalam rapat paripurna yang rencananya berlangsung esok hari.

"Aspirasi masyarakat kita pertimbangkan. Masih kita finalisasi sampai malam ini. Kan diputuskan besok paripurnanya," ujarnya.

DPR mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,635 triliun di RAPBN-P 2015. Rencananya, anggaran ini akan disahkan di rapat paripurna esok hari, Jumat (13/2).

Jakarta - DPR mendapatkan tambahan anggaran cukup besar di RAPBN-P 2015. Sebanyak Rp 1,635 triliun dikucurkan untuk tenaga ahli (TA) yang jumlahnya ditambah.

"Iya pagunya sudah diketok di Banggar. Rp 1,6 triliun itu untuk kesekjenan dan BURT. Memang ada peningkatan," kata Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2015).

Dikonfirmasi terpisah, anggota Banggar Syaifullah Tamliha menjelaskan urgensi penambahan anggaran untuk TA. Menurutnya, jumlah mitra setiap komisi banyak sehingga tidak bisa dipegang hanya oleh dua orang tenaga ahli untuk setiap anggota.

"Kalau TA hanya 2 orang sementara mitranya 5, masa 2 orang ini ahli semuanya. Idealnya untuk 1 mitra ada 1 TA yang profesional," ucap Tamliha.

Anggota Fraksi PPP ini mengungkapkan bahwa saat ini gaji tenaga ahli sebesar Rp 7,7 juta per bulan. Bila ingin mempekerjakan yang profesional, tentu harus bisa menggaji lebih tinggi.

"Syarat sudah diperketat. Tidak boleh saudara, adik, keponakan. Harus yang ahli, nah perlu dipertimbangkan apa mau digaji Rp 7,7 juta," ujarnya.

Tamliha menuturkan bahwa selain untuk menggaji TA, anggaran Rp 1,6 triliun ini juga ditujukan untuk rumah aspirasi di dapil masing-masing. Menurutnya, sudah waktunya Indonesia sudah waktunya memiliki anggaran rumah aspirasi dan tenaga ahli di daerah.

"Di semua negara, di Amerika, Eropa, anggota dewan punya kantor di dapilnya. Jadi ketahuan dia pas reses pulang. Kalau kantor partai biasanya terlalu jauh," tuturnya.

RAPBN-P 2015 yang berisi tambahan anggaran untuk kementerian dan lembaga selama ini dibahas di Badan Anggaran. Rencananya, RAPBN-P 2015 akan disahkan di rapat paripurna esok hari, Jumat (13/2).