Penjelasan Kadis Kebersihan soal Anggaran yang Dianggap Ahok Tak Logis

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah mengetahui lonjakan jumlah pegawai harian lepas di Dinas Kebersihan DKI, Kamis, (8/5/2014). Turut mendampingi Basuki dalam rapat itu Kepala Dinas Kebersihan DKI Saptastri 

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas menjelaskan soal anggaran untuk kegiatan penimbangan sampah sebesar Rp 4,480 miliar yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2015. Rencananya, kata dia, dana itu akan digunakan untuk pembangunan jembatan timbang sampah onlinedi TPST Bantargebang. 

Dengan adanya fasilitas tersebut, kata dia, jasa penimbangan independen di TPST Bantargebang yang telah dianggarkan tidak akan digunakan seluruhnya.  

"Apabila pembangunan timbangan sampah secara online sudah terealisasi, maka jasa penimbangan sampah independen 2015 akan berakhir," kata Saptastri kepada Kompas.com, Selasa (13/1/2015). 

Saptastri belum dapat memastikan kapan dimulainya pembangunan fasilitas tersebut. Namun, yang pasti, kata dia, keberadaan jembatan timbang sampah online ditargetkan sudah terealisasi pada Juli mendatang. [Baca: Ahok Nilai Anggaran Timbang Sampah Hingga Miliaran Tak Logis]

"Keberadaan jembatan timbang sampah secara online sudah terealisasi direncanakan bulan Juli tahun 2015 sehingga anggaran jasa penimbangan tersebut tentunya tidak digunakan seluruhnya dan sisanya akan dikembalikan," ucap dia. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyebut adanya anggaran untuk kegiatan penimbangan sampah sebesar Rp 4,480 miliar tidak masuk akal. "Enggak logis anggaran sebesar itu. Kami lagi teliti semuanya," kata Ahok, Senin (12/1/2015) kemarin. 

Menurut Ahok, lolosnya anggaran sebesar itu ke dalam RAPBD disebabkan ada oknum pejabat Dinas Kebersihan masih enggan menggunakan sistem penganggaran elektronik melalui e-budgeting. 

Padahal, Basuki mengklaim telah menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI untuk menggunakan e-budgeting. "Mereka (pejabat) itu pintar, masih enggak mau pakaie-budgeting," ujar dia.