Jabatan Kepala Seksi di Kelurahan Dihapus, Kelurahan Buka Rekrutmen PHL

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai konsekuensi penghapusan jabatan kepala seksi di tingkat kelurahan, Lurah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memegang tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan di wilayahnya. 

Surat edaran yang menerima puluhan orang pekerja penanganan segera dengan status pekerja harian lepas (PHL) pun telah diterbitkan oleh beberapa kelurahan. 

Para pekerja itu akan membantu kinerja lurah dan PTSP Kelurahan. Setiap pelamar harus memenuhi syarat bertempat tinggal di domisili kelurahan atau paling jauh di kecamatan setempat. 

Usia yang dibutuhkan yakni 18-55 tahun dengan ijazah SD. Bagi pekerja yang akan menjadi sopir, wajib memiliki SIM A. Pelamar juga harus menyertakan surat keterangan sehat dari Puskesmas.[Baca: Mulai 2015, Wakil Lurah dan Kepala Seksi di Kelurahan DKI Dihapus]

Pekerja yang diterima akan diseleksi oleh pihak kelurahan. Pekerja ini akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan kelurahan selama satu tahun. 

Mereka akan membantu perbaikan jalan berlubang, trotoar, saluran air, penerangan, dan sampah di wilayahnya. Semua Ketua RT dan RW diminta menyampaikan lowongan atau rekrutmen ini kepada masyarakat.

Menanggapi perekrutan PHL di kelurahan, anggota DPRD DKI dari fraksi PDI-P William Yani mengapresiasi hal tersebut. 

Pria yang akrab disapa Yani itu mengatakan lurah dan camat memiliki tanggung jawab untuk menangani kebersihan dan infrastruktur di wilayahnya. Hanya saja, mereka tidak dibekali anggaran untuk penanganan masalah itu. 

"Tetapi kan masyarakat tahunya lurah, kalau dia datang tetapi tidak bawa bantuan apa-apa dikomplain warga. Kalau tidak hadir dibilang tidak merakyat, simalakama," kata Yani.

Sedangkan, lanjut dia, Kepala Seksi PU, Kebersihan, atau Dukcapil yang ada di kelurahan belum tentu mau diperintah oleh lurah. Sebab, pimpinan mereka adalah masing-masing Suku Dinas, bukanlah lurah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga menuturkan, berdasarkan informasi dari Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, ada beberapa lurah yang tidak bisa bekerja dengan maksimal. Oleh sebab itu, dia meminta para lurah di Jakarta Barat yang tidak bisa mengikuti ritme kerja Pemprov DKI untuk mundur.

"Berdasarkan informasi dari Wali Kota Jakarta Barat, ada lurah yang tidak mau teken (menandatangani riwayat tanah), padahal banyak yang mengklaim," kata pria yang akrab disapa Made itu di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Dia tidak menyebutkan siapa lurahnya dan ada berapa lurah di Jakarta Barat yang melakukan hal itu. Oleh sebab itu, dia akan memanggil para lurah dan melakukan penyeleksian ulang.

"Kalau enggak mau mundur dari jabatan. Intinya, kami sedang memperpendek dan mempercepat simpul masalah yang ada di masyarakat," ungkapnya.

Dia mengatakan akan bertanya kepada para lurah kenapa tidak mau menandatangani surat penunjukan langsung itu. Padahal, itu merupakan tugas dan tanggung jawab mereka.

"Ada hal-hal yang akan saya tanyakan mengapa mereka tidak ingin melakukan pekerjaan itu. Apakah karena rasa takut atau hal lainnya," ucapnya.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mencatat ada beberapa lurah di wilayah Jakarta Barat yang memiliki kinerja yang buruk. Karena itu, Kepala BKD I Made Karmayoga mengimbau para lurah di Jakarta Barat yang merasa tidak bisa mengikuti ritme kerja Pemprov DKI untuk meletakkan jabatannya.

I Made Karmayoga berencana memanggil beberapa lurah itu untuk menanyakan perihal buruknya kinerja mereka. Hal itu juga berdasarkan laporan dari Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. 

"Ada hal-hal yang akan saya tanyakan mengapa mereka tidak ingin melakukan pekerjaannya. Apakah karena rasa takut atau hal lainnya," kata Made, di Balaikota Jakarta, Selasa (21/10/2014). 

Made enggan menyebutkan nama-nama maupun jumlah lurah yang ia maksudkan itu. Yang pasti, kata dia, apabila nantinya dari hasil pemanggilan ditemukan fakta bahwa para lurah berkinerja buruk tanpa alasan yang kuat, maka BKD akan segera memberikan rekomendasi pencopotan. 

"Kalau tidak mau mundur dari jabatan, kami akan melakukan penyeleksian ulang. Intinya kami sedang memperpendek dan mempercepat simpul masalah yang ada di masyarakat," papar Made.