Ahok: Fauzi Bowo Gubernur Terlalu Baik, Tidak Berani Rombak Ribuan Pejabat

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam pelantikan ribuan pejabat DKI, di Lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama melantik sekitar 4.000 pejabat eselon IV hingga II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Basuki mengklaim, perombakan ribuan pejabat ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan dan baru dialah yang berani menjalankan program ini. 

"Saya berpikir, kenapa Pak Fauzi Bowo tidak terpilih lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, padahal beliau ini teman saya yang sikapnya juga mirip saya, marah-marah terus? Tetapi kenapa tidak terpilih (jadi gubernur)? Karena beliau terlalu baik tidak berani merombak pejabat sebanyak ini dan saya memilih untuk menjadi orang tidak baik hati dengan melaksanakan perombakan pejabat asal Jakarta Baru terwujud," kata Basuki, di Lapangan Silang Monas Selatan, Jakarta, Jumat (2/1/2015). 

Lebih lanjut kepada ribuan pejabat yang baru dilantiknya itu, Basuki mengimbau agar pejabat melaksanakan lima tertib. Yakni tertib lalu lintas, tertib buang sampah pada tempatnya, tertib hunian, tertib demo, dan tertib pedagang kaki lima (PKL). 

Tertib berlalu lintas, kata Basuki, artinya tiap pejabat tidak meminta personel Dinas Perhubungan DKI untuk memberi pengawalan saat sedang melakukan aktivitas. Sebab pengawalanvoorijder itu lebih banyak diperlukan bagi ambulans, pemadam kebakaran, dan bus tingkat untuk membuka jalan. 

Sementara tertib buang sampah, para pejabat terutama lurah dan camat yang baru dilantik harus dapat mengawasi pekerja harian lepas (PHL) yang bekerja di masing-masing kantor pemerintahan. 

PHL bertugas membantu kinerja lurah dan camat terutama untuk hal kebersihan, genangan, dan jalan rusak. Kemudian tertib PKL adalah lurah dan camat harus membantu kinerja Suku Dinas UKM dan Dinas UKM untuk mendata PKL di wilayahnya. 

Menurut Basuki, PKL boleh berdagang di jalan dan trotoar. "Tetapi tolong diatur jangan sampai buang sampah sembarangan, mengotori lingkungan, dan trotoar dikuasai PKL. Lurah dan camat harus tahu persis bagaimana mengaturnya," kata Basuki.

Selanjutnya, tertib hunian, Basuki mengimbau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya Dinas Perumahan dan Pemakaman DKI untuk mengawasi transaksi jual beli unit rusun. Selain itu, apabila ada penghuni rusun yang tidak memiliki tanda pengenal maupun kartu Bank DKI, maka Dinas Perumahan DKI harus tegas mengusir oknum tersebut. 

Terakhir adalah tertib demo. Apabila ada demo atau aksi unjuk rasa, jangan sampai para pendemo menyebabkan macet jalanan dan merusak tanaman di taman. 

"Kita semua harus hidup tertib dengan pendekatan hukum yang ada. Kalau masih tidak tertib, jika perlu angkat senjata sekalian, karena pemimpin punya hak untuk memegang senjata. Saya harap tahun ini, seluruh pegawai bekerja dengan baik dan staf terendah bisa membawa pulang gaji hingga Rp 12 juta," kata Basuki.