Jabatan Kepala PTSP Diminati Banyak Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI telah membuka seleksi terbuka lelang jabatan pejabat eselon III sejak pekan lalu. Dari jumlah kursi yang tersedia, jabatan calon Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan yang paling banyak diminati pejabat.

"Berdasarkan analisis minat peserta yang daftar jabatan Kepala PTSP Kelurahan paling banyak dilamar peserta," kata I Made Karmayoga, Kepala BKD DKI, Sabtu (25/10).

Made menilai, jabatan Kepala PTSP Kelurahan banyak diminati para peserta karena terbilang pos baru yang belum ada pejabatnya. Di mana, peserta tidak perlu bersaing dengan pejabatincumbent ketika mengikuti tes.

"Di pos tersebut, semuanya orang baru. Tidak ada tokoh lama yang menjabat di situ," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada lelang jabatan periode ini, jumlah peserta yang melamar menjadi Kepala PTSP Kelurahan tercatat sebanyak 587 orang. Sementara, jumlah posisi yang disediakan di pos tersebut hanya 63 orang.

"Akan ada banyak yang gugur. Persaingan antar peserta juga makin kompetitif," terangnya.

Made menambahkan, banyaknya jumlah pelamar Kepala PTSP Kelurahan ini nantinya akan diseleksi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Namun, secara umum para peserta lelang jabatan eselon III ini didominasi PNS yang belum memiliki jabatan atau staf biasa. Lelang jabatan pejabat eselon III kali ini dianggap sebagai pintu untuk mengembangkan karir birokrat di masa mendatang.

"Jadi lelang jabatan ini bisa dibilang sebagai batu loncatan untuk para PNS muda yang berbakat," tukasnya.

Ia mengakui, jabatan Kepala PTSP Kelurahan banyak dilirik para peserta karena jabatan stategis. Selain itu, PNS yang menempati jabatan itu akan mendapat berbagai intensif dan tunjangan. Dijadwalkan pejabat yang lolos akan dilantik pada Desember mendatang.

"Posisinya setara dengan eselon III lain, jadi tunjangan juga otomatis naik," bebernya.

Semua Urusan Warga di Kelurahan Ditangani Kepala PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan dan kecamatan dianggap menjadi salah satu alasan dihapusnya jabatan wakil lurah dan kepala seksi di kelurahan. Hal ini karena hampir semua pelayanan masyarakat dipusatkan pada PTSP ini. 

"Hampir semua surat-surat yang dibutuhkan masyarakat dibuat melalui PTSP," ujar Kepala Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pegangsaan Suharni di Kelurahan Pegangsaan, Jumat (2/1/2014). 

Suharni mengatakan, saat ini, posisi yang paling dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat di kelurahan adalah Kepala PTSP. Semua surat-surat seperti Surat Keterangan Tidak Mampu misalnya, cukup ditandatangani oleh Kepala PTSP saja. Sehingga, kata Suharni, orang yang memegang jabatan sebagai Kepala PTSP harus siap sedia berada di kelurahan sejak pelayanan dibuka pukul 07.30 WIB. 

"Kalau dulu kan buat surat apa saja lama karena ada alasan lurahnya engga ada, wakilnya engga ada, kepala seksi engga ada, jadi belum ditandatangani. Nah, kalau sekarang cukup Kepala PTSP sudah bisa," ujar Suharni. 

Suharni mengatakan, ada beberapa surat khusus yang butuh penanganan khusus. Di antaranya surat nikah, surat tanah, dan juga Kartu Tanda Penduduk. Tiga jenis surat dan dokumen itu harus ditandatangani oleh lurah. Alasan-alasan tersebutlah yang diduga menjadi penyebab dihapusnya jabatan wakil lurah dan kepala seksi. Termasuk, jabatan Suharni sekarang sebagai kepala seksi juga dihapus. 

Pantauan Kompas.com, suasana ruang PTSP di Kelurahan Pegangsaan pagi hari masih terlihat sepi. Belum ada masyarakat yang datang untuk meminta pelayanan dari kelurahan. Ada tiga loket di PTSP Kelurahan Pegangsaan. Namun, PNS yang biasa menjaga loket belum tampak di sana. 

Suharni mengatakan, hal ini karena mereka masih mengikuti prosesi pelantikan pagi ini. Tugas-tugas mereka pun untuk sementara diambil alih oleh Suharni.

Jokowi Terapkan PTSP Jakarta di Indonesia

Presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo berencana menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) DKI Jakarta di Indonesia. Jokowi menamakan programnya itu pusat pelayanan terpadu satu pintu nasional atau one-stop national service.

"Nanti akan ada semacam one-stop national service. Perizinan terpadu, tapi skalanya nasional," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (18/9/2014) siang. 

Unit pelayanan tersebut, lanjut Jokowi, mengakomodasi seluruh perizinan di Indonesia, misalnya izin pertambangan dan izin pendirian usaha. Unit pelayanan itu direncanakan bakal berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

Jokowi belum mau memberikan informasi lebih rinci soal rencana tersebut. Pasalnya, pihaknya masih melakukan kajian terhadap hal itu. Namun, Jokowi menegaskan bahwa pelayanan satu pintu harus diterapkan di Indonesia.

Sebelumnya, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta menerapkan PTSP di Ibu Kota sejak pertengahan 2014. Seluruh izin warga DKI, mulai dari pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, izin usaha, dan sebagainya, melalui unit tersebut. 

Saat menjadi calon presiden, Jokowi kerap mendapatkan keluhan dari sejumlah kepala daerah, yakni soal sulitnya mendapatkan izin di daerah. Hal itu juga yang kian menguatkan rencana Jokowi mendirikan pelayanan terpadu satu pintu skala nasional.