Kesal Listrik Diputus PLN, Kepala BPKD DKI Ancam Tarik Retribusi Semua Gardu

Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Heru Budi Hartono, mempertanyakan tindakan pihak PLN yang memutus listrik di kantor-kantor walikota, termasuk rumah pompa dan puskesmas. Ia punya alasan terjadi penunggakan pembayaran listrik.

"Siang ini, saya akan undang PLN pusat di Gambir, saya mau tanya kenapa begitu kan jaminannya saya kepala BPKD. Ini bukan rumah pribadi yang tidak akan mampu bayar tapi ini negara. Apalagi yang dimatiin rumah pompa, kantor-kantor walikota, puskesmas dan kecamatan," kata Heru di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/12/2014).

Menurut Heru, jumlah tarif listrik yang dibayar untuk satu kantor wali kota berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar. Pada tahun ini, beberapa SKPD seperti Dinas PU dan Dinas Pertamanan serta kantor walikota telat membayar listrik. Ada yang tertunggak tak dibayar satu bulan, ada yang bahkan dua bulan.

Dia beralasan penunggakan itu lantaran APBD 2014 yang terlambat diteken. Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini berharap seharusnya pihak PLN memberikan toleransi atau membuat komitmen pembayaran.

Namun Heru sempat emosi dan mengancam akan hitung-hitungan dengan pihak PLN jika tidak ada toleransi. "Kalau PLN lakukan itu saya akan lakukan yang sama terhadap semua gardu dan tiang listrik PLN yang berada di tanah Pemda, akan saya tagih retribusinya. Selama ini kan gardu gratis. Ini dibilang diputus 20 Desember. Kalau dia mau main-main seperti itu, saya juga bisa," kata Heru.

"Jangan arogan deh," katanya dengan nada ketus.