Kepala BKD dituding diskriminasi, Ahok bilang 'mana buktinya?'

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meradang dengan aksi demonstrasi yang dilakukan belasan guru bantu tadi pagi, Kamis (26/5). Ahok meminta para guru tidak asal menuduh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika melakukan diskriminasi. Dia menyebut masalah ini hanya keterlambatan administrasi.

"Anda lihat saya berantem enggak di dalem. Makanya jangan main tuduh saja nih. Jangan asal ngomong buktinya mana? Terus BKD salah di mana kan? Saya sih main pecat aja kalau macam-macam," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Kamis (26/5).

Dia justru balik menantang para guru bantu memberikan bukti tertulis jika BKD memang bersalah. Ahok mengklaim pihaknya terus berupaya memperjuangkan nasib guru bantu agar bisa ikut tes CPNS atau melanjutkan tugas mengajar.

"Kita berusaha masukin, tapi ada kuota, ada batasan. Ada keterlambatan, ada yang masuk. Bukan berarti berkas ini enggak diterima lho. Tahun 2015 enggak bisa, tahun 2016 dicoba. Ditunggu penyelesaiannya. Pokoknya kebijakan kita jelas, guru bantu mau diterima," jelasnya.

Sesungguhnya peraturan MenPAN RB cukup jelas bahwa guru bantu sudah tidak diperbolehkan lagi. Namun Ahok menyurati pihak KemenPAN RB untuk memberi kelonggaran dengan syarat ada kuota tertentu.

"MenPAN RB kan ada (aturan) tertulisnya. Makanya berarti guru bantu kan sudah enggak boleh. Nah ini bertahap diselesaiin. Jadi jangan menuduh BKD tidak mau masukin kalian. Hati-hati gitu lho," tegas dia.

Dia bercerita saat masih duduk di komisi II DPR. Ahok mengaku telah menyampaikan keluhan guru bantu dalam rapat DPR. Setelah dibahas, akhirnya anggota dewan lainnya pun sepakat agar mereka diangkat menjadi PNS melalui tes. Namun kebijakan itu tidak diikuti oleh Pemprov DKI. Mendengar itu Ahok mengaku memarahi Wakil Gubernur saat itu yakni Prijanto karena kebijakan yang diambil di Komisi II untuk membantu guru bantu dan honorer telah diikuti oleh daerah lain kecuali Jakarta.

"Saya ngotot dari Komisi II, Priyanto kumaki-maki di Komisi II kok. Mau apa lagi? Saya ngomong konsisten, kebijakan mengangkat guru bantu dan honorer, kebijakan sangat salah tanpa tes. Sangat salah. Tapi karena kebijakan politik, kita beresin. Daerah lain sudah terima guru bantu, Jakarta saja yang tertinggal," ucapnya.