Ridwan Saidi: Menggusur Pasar Ikan Berarti Menghabisi Peradaban

Tokoh Betawi Ridwan Saidi mengatakan Pasar Ikan yang Senin (11/4/2016) lalu digusur Pemprov DKI merupakan sebuah peradaban nelayan di Jakarta.

Ia tidak setuju dengan adanya penggusuran tersebut. Sebab, menggusur Pasar Ikan berarti menghabisi peradaban nelayan.

"Itu kan peradaban, masa peradaban dihabisin? Jakarta kan butuh nelayan," ujar Ridwan dalam sebuah diskusi bertajuk “Ekspresi Warga Terhadap Kepemimpinan Ahok" di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016).

Menurut Ridwan, seharusnya pemprov melindungi peradaban nelayan dan Pasar Ikan yang telah ada sejak 1886.

"Kampung Pasar ikan menjadi fish market pada 1886 dan dibuka sebanyak 55 kios. Peradaban ini harus dilindungi, ini kan negeri pesisir," kata Ridwan.

Ridwan pun tidak dapat membayangkan Jakarta tanpa nelayan. Sebab, Jakarta adalah negeri pesisir dan kawasan Bahari.

"Nelayan sekarang tinggal di rusunawa, nah jalanya mereka gimana? Saya tidak membayangkan perencanaan suatu kota tanpa nelayan," tuturnya.

Ridwan lebih setuju jika Pasar Ikan ditata kembali dan tetap dijadikan sebagai pasar tradisional. (Baca: Warga Korban Penggusuran Pasar Ikan Kini Tinggal di Perahu)

"Ditertibkan iya, tapi kalau digusur habis ini apa? Ini lebih sensitif lagi, tidak jelas. Akan lebih baik pasar tradisional dikembalikan," ucap Ridwan.

Tokoh Betawi Ridwan Saidi memprediksi, pulau-pulau hasil reklamasi akan kosong karena harga jual bangunan yang didirikan di pulau tersebut tidak terjangkau masyarakat umum.

"Harganya mahal, siapa yang mau beli? Reklamasi proyek bisnis, itu omong kosong. (Reklamasi) jadi ancaman terhadap Indonesia yang dimulai dari bibir kota Jakarta," tutur Ridwan dalam diskusi bertajuk “Ekspresi Warga Terhadap Kepemimpinan Ahok” di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/4/2016).

(Baca: Soal Reklamasi, Ahok Dianggap Keras Kepala)

Jika demikian, lanjut dia, keberadaan pulau reklamasi yang cenderung kosong ini rawan dimanfaatkan untuk tindak kejahatan.

"Yang di Kapuk (Kamal Muara-Kapuk) kan kedapatan pembuatan obat-obatan terlarang. Kalau pulau kosong itu bisa dijadikan apa saja," sambung dia.

Atas dasar itu, Ridwan menyimpulkan bahwa pulau hasil reklamasi bisa mengancam pertahanan dan keamanan apabila dibiarkan kosong.

Ia pun mengimbau warga asli Jakarta untuk menjaga keamanan wilayah, terutama yang berdekatan dengan pulau reklamasi.

"Kita harus punya security feeling. Saya asli orang Jakarta, anak-anak saya hidup di sini, saya akan mempertahankan semampu saya," ucap Ridwan.

(Baca: Politikus Gerindra: Ada Tekanan dari Fraksi untuk Setujui Raperda Reklamasi )

Keberadaan pulau hasil reklamasi menjadi pro dan kontra setelah mencuatnya kasus dugaan terkait pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi.

Kasus ini menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Setelah kasus ini mencuat, DPRD DKI Jakarta menghentikan pembahasan terkait raperda reklamasi.