Lulung sebut demo sopir karena eksekutif & legislatif tak harmonis

Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana mengatakan, unjuk rasa sejumlah sopir angkutan umum yang menolak taksi daring di Jakarta, bentuk ketidakharmonisan badan eksekutif dan legislatif. Menurutnya, unjuk rasa ini tak akan terjadi jika komunikasi di antara keduanya berjalan lancar.

"Harus konsisten beri peraturan agar mereka bayar pajak, kita dukung mereka kerja semua, aturannya dibuat lagi. Ini pentingnya mitra kerja yang kompak antara DPRD dan pemerintah daerah," kata Haji Lulung, sapaan Lulung di Gedung DPRD DKI, Selasa (22/3).

Politikus PPP ini menyayangkan unjuk rasa harus berakhir ricuh. Ia berharap, jangan sampai aksi ini merugikan berbagai pihak.

Dia berharap, ke depan pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang dapat diterima semua pihak. Pemerintah, lanjutnya, harus mempertemukan stakeholder yang terkait masalah ini.

"Semua yang terkait musyawarah sama pemerintah apa," ujarnya.

Seperti diketahui, sekitar ribuan sopir angkutan yang terdiri dari sopir taksi, KWK, hingga bajaj melakukan aksi unjuk rasa menolak keberadaan taksi daring. Unjuk rasa berlangsung ricuh, karena dalam menjalankan aksinya, mereka juga merusak taksi yang menolak berunjuk rasa.