Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menolak anggaran biaya perjalanan dinas alias kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD DKI sebesar Rp 2,5 juta per anggota dewan. Bila saja disetujui, anggota dewan bisa tambah anggaran untuk kunker.
"Penambahannya Rp 4 miliar untuk perjalanan dinas," kata Sekretaris Dewan DPRD DKI Muhammad Yuliadi di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Dia menyatakan, anggaran kunker kemarin senilai total Rp 6 miliar. Berarti bila tahun 2016 nanti berhasil ditambah Rp 4 miliar, anggaran kunker menjadi sebesar Rp 10 miliar.
DPRD DKI menyatakan berpegang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD. Anggota dewan Jakarta meminta evaluasi nominal anggaran kunkernya.
"Karena sudah terlalu lama (anggaran tak berubah). Namun ini disesuaikan dengan kemampuan daerah juga," kata Yuliadi.
Yuliadi lantas membandingkan dengan DPRD provinsi lain, DPRD Jawa Timur disebutnya pernah punya anggaran kunker sebesar Rp 1,5 juta per orang. Namun DPRD DKI pada 2015 hanya mendapat anggaran Rp 350 ribu sampai Rp 450 ribu per orang.
Kini DPRD DKI mengusulkan agar anggaran kunker ditambah, menjadi Rp 2,5 juta per orang untuk tiga hari kunker. Soal kategorisasi jarak dan kebutuhan kunker, itu akan dibicarakan pembiayaannya.
"Meski begitu, ini perlu ada penguatan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur," kata dia.
Namun Ahok telah tegas menolak. Soalnya, usulan kenaikan ini tidak ada dasarnya.
"Saya sudah tolak, kalau Rp 2 juta enggak bisa karena enggak ada dasarnya," kata Ahok tadi.
"Penambahannya Rp 4 miliar untuk perjalanan dinas," kata Sekretaris Dewan DPRD DKI Muhammad Yuliadi di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Dia menyatakan, anggaran kunker kemarin senilai total Rp 6 miliar. Berarti bila tahun 2016 nanti berhasil ditambah Rp 4 miliar, anggaran kunker menjadi sebesar Rp 10 miliar.
DPRD DKI menyatakan berpegang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD. Anggota dewan Jakarta meminta evaluasi nominal anggaran kunkernya.
"Karena sudah terlalu lama (anggaran tak berubah). Namun ini disesuaikan dengan kemampuan daerah juga," kata Yuliadi.
Yuliadi lantas membandingkan dengan DPRD provinsi lain, DPRD Jawa Timur disebutnya pernah punya anggaran kunker sebesar Rp 1,5 juta per orang. Namun DPRD DKI pada 2015 hanya mendapat anggaran Rp 350 ribu sampai Rp 450 ribu per orang.
Kini DPRD DKI mengusulkan agar anggaran kunker ditambah, menjadi Rp 2,5 juta per orang untuk tiga hari kunker. Soal kategorisasi jarak dan kebutuhan kunker, itu akan dibicarakan pembiayaannya.
"Meski begitu, ini perlu ada penguatan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur," kata dia.
Namun Ahok telah tegas menolak. Soalnya, usulan kenaikan ini tidak ada dasarnya.
"Saya sudah tolak, kalau Rp 2 juta enggak bisa karena enggak ada dasarnya," kata Ahok tadi.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih