Begitulah Sigit Priadi, pejabat publik produk kompetisi

Sigit Pramudito. ©2015 merdeka.com/novita

Berita soal ketidakmampuan pemerintah menarik pajak sudah menjadi hal biasa sejak belasan atau bahkan puluhan tahun silam. Sebagai gambaran, sepanjang 2002-2014, pemerintah tercatat baru dua kali sukses melewati target penerimaan pajak.

Yaitu 2004 dan 2008. Pada 2004, realisasi penerimaan perpajakan mencapai sekitar Rp 280,558 triliun. Naik tipis Rp 1,35 triliun (0,48 persen) dari target Rp 279,207 triliun.

Pada 2008, realisasi penerimaan pajak Rp 566,2 triliun, naik dari target Rp 534,5 triliun. Pencapaian itu akibat lonjakan harga minyak internasional dan kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan atau dikenal sunset policy diluncurkan pemerintah.

Bagaimana tahun ini? Sudah sejak jauh hari, pemerintah mengisyaratkan lempar handuk dalam mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp 1.294 triliun. Diperkirakan, shortfall atau selisih antara realisasi dengan penerimaan pajak hingga akhir tahun berkisar Rp 160 triliun-225 triliun.

Banyak faktor yang membuat pemerintah kepayahan memungut pajak. Diantaranya, target kelewat tinggi berkait kelindan dengan perlambatan ekonomi, rendahnya kepatuhan masyarakat bayar pajak, dan sejumlah terobosan genjot pajak membentur tembok.

Cerita itu semua bermuara pada pengunduran diri Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito. Meskipun banyak pemakluman disana-sini, Sigit tetap menempuh jalan itu sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan institusinya mencapai target.

Hal mana tak pernah dilakukan pejabat sebelum Sigit.Padahal, cerita kegagalan pemerintah mencapai target pajak tak hanya terjadi tahun ini saja.

Boleh dibilang, Sigit melakukan hal tak lazim yang bisa membuka tradisi baru dalam lintasan sejarah perpajakan Tanah Air.

Ketua Komisi Perbankan dan Keuangan DPR-RI Fadel Muhammad menyebut Sigit contoh bagus sebagai pejabat publik hasil kompetisi bernama lelang jabatan.

Dalam sebuah wawancara, Sigit mengaku sudah ingin mundur sejak September lalu. Kala itu, shortfall pajak sudah mencapai Rp 160 triliun. Jauh melebihi tahun lalu Rp 90 triliun.

Begitulah Sigit. Dia memberikan contoh yang seharusnya diikuti orang-orang yang gagal mengemban amanah publik. Bisa saya, Anda, dan pemimpin-pemimpin itu. Oops!