Wagub Djarot ancam pecat PNS DKI tak becus kerja

Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta akan segera menerapkan sistem tunjangan kinerja daerah (TKD) Dinamis dengan perhitungan berbasis kinerja. Sehingga PNS DKI Jakarta harus memiliki standar pelayanan tinggi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, dengan adanya TKD Dinamis maka kontrol terhadap kinerja PNS DKI Jakarta dapat dilakukan lebih baik. Sebab, jika seorang pegawai tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan standar maka upah tambahan mereka akan dipotong.

"DKI punya alat bantu banyak. TKD-nya bisa terpotong secara otomatis. Karena TKD itu terkait dengan bagaimana kinerja dia. Apakah dia terlambat berapa menit, itu ada sanksinya," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/4).

Dia menegaskan, jika kesalahan ini terus dilakukan, maka sanksi teguran akan dilakukan. Jika belum jera, maka mantan Wali Kota Blitar ini akan memecat mereka.

"Kalau dia memang tidak serius kami nonjobkan. Kalau dinonjobkan masih belum, dengan senang hati ya di pecat," tutupnya.

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sentralisasi prostitusi di ibu kota. Caranya dengan membangun apartemen khusus yang mengakomodir pekerja seks komersial (PSK). Pembangunan ini diwacanakan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) di rapat pimpinan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, kasus Deudeh Alfisahrin yang tewas di indekos kawasan Tebet, Jakarta Selatan, membongkar adanya praktik prostitusi terselubung. Bahkan, Polda Metro Jaya juga menemukan praktik prostitusi di apartemen Kalibata City.

Dia menjelaskan, temuan tersebut menjadi alasan kuat bagi Ahokmewacanakan pembangunan apartemen tersebut sehingga PSK dapat didata dan tidak tersebar dan bekerja sendiri-sendiri.

"Biar dia (PSK) tidak nyebar ke mana-mana. Istilahnya pak gubernur, ini kan bagian dari keberadaan masyarakat. Beliau bilang ini sampah. Sepanjang manusia itu ada, perbuatan menyimpang itu pasti ada. Ketimbang ngumpet-ngumpet, gimana ini dilegalkan," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/4).

Selain itu, dengan sentralisasi prostitusi maka penyebaran virus HIV dan AIDS dapat diperkecil. Pemprov DKI Jakarta juga belajar dari penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya yang telah ditutup.

"Itu juga bisa terkait soal HIV AIDS. Belajar dari misalnya Surabaya, Dolly ditutup, tapi dampaknya menusuk ke mana-mana, ke kiri ke kanan. Hampir semua lokasi. Ini kan jadi tambah repot pengendaliannya (PSK)," kata mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

Pemprov DKI Jakarta juga akan memberikan sertifikat kepada PSK yang akan tinggal di apartemen khusus tersebut. Namun, Saefullah belum dapat menjelaskan prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkannya.

"Belum sampai itu (sertifikat). Itu kan teknis sekali. Ini idenya biar bergulir dulu. Kami denger dulu masukan-masukan dari masyarakat. Setelah dengar dari masyarakat baru Pemprov DKI ada konkretnya," tutupnya.