Merdeka.com - Situs Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah rupanya banyak yang tidak dapat berfungsi. Karena itu, masyarakat Jawa Tengah kesulitan untuk mengakses informasi tentang program-program pemerintah daerah.
Dari data Komisi Informasi Publik (KIP) dari 48 SKPD, 11 BUMD dan 13 badan lainnya, hanya 11 SKPD yang memiliki website baik dan dapat diakses masyarakat. Lima SKPD berkategori cukup, 4 kurang dan selebihnya masuk kategori di bawah standar.
"Banyak badan publik di bawah standar karena wesbsite tidak bisa dibuka, website tidak tersedia, informasinya tidak lengkap, informasinya tidak akurat, dan tidak ada petugas khusus yang menyediakan informasi publik," kata Anggota KIP Jateng Handoko.
Penilaian disampaikan dalam publikasi hasil riset dalam rangka peringatan lima tahun keterbukaan informasi di Kantor KIP Jateng Jalan Tri Lomba Juang Kota Semarang, Jawa Tengah Senin (27/4).
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji tidak menutup mata akan hal itu. Dia juga berencana akan segera memperbaiki pelayanan publik agar masyarakat puas.
"Kalau KIP ada catatan mana yang perlu diperbaiki, kita akan perbaiki. Prinsipnya tanpa pemeriksaan pun kita akan mendorong untuk terbuka," kata Ganjar.
Ganjar mengakui pentingnya keterbukaan informasi publik. Namun dia menegaskan, tidak semua informasi akan dibuka selebar-lebarnya kepada masyarakat.
"Lembaga publik harus memberikan informasi secara transparan, bukan telanjang. Jadi tidak semua kita buka byak, karena ada indikasi kalau kita buka telanjang orang akan mencari-cari. Transparansi penggunaan uang negara, kalau itu kita buka," pungkasnya.
Dari data Komisi Informasi Publik (KIP) dari 48 SKPD, 11 BUMD dan 13 badan lainnya, hanya 11 SKPD yang memiliki website baik dan dapat diakses masyarakat. Lima SKPD berkategori cukup, 4 kurang dan selebihnya masuk kategori di bawah standar.
"Banyak badan publik di bawah standar karena wesbsite tidak bisa dibuka, website tidak tersedia, informasinya tidak lengkap, informasinya tidak akurat, dan tidak ada petugas khusus yang menyediakan informasi publik," kata Anggota KIP Jateng Handoko.
Penilaian disampaikan dalam publikasi hasil riset dalam rangka peringatan lima tahun keterbukaan informasi di Kantor KIP Jateng Jalan Tri Lomba Juang Kota Semarang, Jawa Tengah Senin (27/4).
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji tidak menutup mata akan hal itu. Dia juga berencana akan segera memperbaiki pelayanan publik agar masyarakat puas.
"Kalau KIP ada catatan mana yang perlu diperbaiki, kita akan perbaiki. Prinsipnya tanpa pemeriksaan pun kita akan mendorong untuk terbuka," kata Ganjar.
Ganjar mengakui pentingnya keterbukaan informasi publik. Namun dia menegaskan, tidak semua informasi akan dibuka selebar-lebarnya kepada masyarakat.
"Lembaga publik harus memberikan informasi secara transparan, bukan telanjang. Jadi tidak semua kita buka byak, karena ada indikasi kalau kita buka telanjang orang akan mencari-cari. Transparansi penggunaan uang negara, kalau itu kita buka," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment
http://www.youtube.com/user/dimensinet
http://www.youtube.com/user/MrLovemata
https://twitter.com/LoVeMaTa
Mohon untuk di Jempol dan di SUBSCRIBE yah gan. Terima Kasih