Inilah Pernyataan Resmi Kemenpora Tentang Lanjutan Kompetisi

detikSport/Rengga Sancaya

Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sudah duduk satu meja dengan pemain dan perwakilan klub-klub ISL untuk membicarakan kelanjutan kompetisi dalam sesi yang berbeda hari ini. Apa saja rangkuman dari dua pertemuan itu?

Pertemuan itu dihelat di Kantor Kemenpora pada Senin (27/4/2015) mulai pukul 16.30 WIB dan rampung pada pukul 18.30 WIB. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Imam Nahrawi.

Dari ISL hadir CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono didampingi sekretaris Tigor Shalomboboy. Perwakilan 18 klub juga duduk di sana plus representasi PSSI Togar Manahan Nero.

Pertemuan itu deadlock. Klub-klub bersikukuh untuk tetap menjalankan kompetisi di bawah PSSI. Usai pertemuan, Kemenpora memberikan pernyataan resmi terkait lanjutan kompetisi.

1. Tak ada niat untuk mengorbankan kompetisi, klub dan pemain. Langkah-langkah pemerintah justru untuk memperkuat tata kelola kompetisi sepakbola Indonesia. Memastikan kompetisi berjalan sesuai peraturan dan perundangan.

2. Sebelum pertemuan dengan PT Liga dan klub-klub ISL, saya sudah bertemu dengan asosiasi pemain dan beberapa kapten tim sebagai perwakilan pemain. Mereka memahami langkah tegas pemerintah sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan PSSI, PT Liga, dan klub agar menghormati hak-hak pemain sebagaimana tercantum dalam kontrak. Asosiasi pemain dan perwakilan pemain akan mendukung langkah-langkah Menpora selama itu positif bagi kompetisi dan para pemain.

3. Klub-klub bersikukuh tidak mau menjalankan kompetisi jika PSSI tidak diakui. Klub memilih tidak mau main jika PSSI tidak diakui, apa pun resiko dan pertaruhannya. Sikal pemerintah soal PSSI jelas: tetap dengan keputusan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pengurus PSSI dan kegiatan-kegiatannya (SK Menpora No. 01307 tahun 2015).

4. Soal PSSI sekarang telah masuk ke ranah hukum. Pemerintah sudah di PTUN-kan oleh PSSI. Kami hormati jalan hukum yang diambil PSSI, maka klub harus pula menghormati jalan hukum yang diambil PSSI. Biarkan hukum yang memutuskan.

5. Sementara liga adalah soal yang lain. Fokus pemerintah memastikan liga berjalan sesuai peraturan dan perundangan. Pemerintah meminta untuk sesegera mungkin memutar kembali kompetisi.

6. Pemerintah tidak berniat membuat operator liga yang baru untuk memutar kompetisi. Pemerintah juga tidak berpretensi untuk membuat liga atau kompetisi tandingan. Operator yang melanjutkan roda kompetisi tetap di tangan PT Liga Indonesia.

7. Sesuai SK Menpora No. 01307 tahun 2015, PT Liga bisa melanjutkan kompetisi dengan supervisi oleh pemerintah. Bentuk supervisi bukan berupa intervensi tentang bagaimana kompetisi dijalankan, tapi memastikan PT Liga mengadopsi prinsip perbaikan tata kelola dan transparansi.

8. Perbaikan tata kelola dan mengadopsi prinsip transparansi harus diwujudkan dalam beberapa langkah yaitu:

a. PT Liga membuka nilai kontrak komersial dengan BV Sport dan QNB.

b. PT Liga membuka berapa pembagian hak-hak komersial yang akan diterima oleh klub

c. PT Liga menjelaskan kapan dan bagaimana hak klub dibayarkan sesuai jadwal yang ditentukan.

9. Tujuan semua langkah-langkah itu adalah penguatan stakeholder sepakbola, khususnya klub dan pemain, pelatih serta ofisial. PT Liga harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memenuhi hak-hak klub. Jangan sampai hadiah juara, hadiah pemain terbaik, hadiah topskor dan hak klub yang lain ditunggak tanpa kejelasan. Jika hak-hak klub tidak jelas bagaimana perhitungan dan prosentasenya dan kemudian juga tidak jelas kapan akan dipenuhi, maka klub akan kesulitan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ujung-ujungnya hak-hak pemain, pelatih dan ofisial yang akan dikorbankan.

10. Agar prinsip-prinsip perbaikan tata kelola sepakbola dan kompetisi itu bisa dipraktikkan, pemerintah akan segera mengumumkan Tim Transisi. Merekalah yang akan memberikan supervisi terhadap pelaksanaan kompetisi ISL dan di bawahnya.

PT Liga Indonesia menolak menjalankan kompetisi di bawah supervisi Tim Transisi yang akan dibentuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. CEO PT Liga Joko Driyono menjelaskan alasan penolakan itu.

Sebuah pertemuan antara Menpora Imam Nahrawi, PT Liga, perwakilan PSSI, dan 18 klub Indonesia Super League (ISL), dilaksanakan di kantor Kemenpora, Senin (27/4/2015).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, masih belum menelurkan keputusan. PT Liga dan klub masih bersikeras bahwa kompetisi harus berada di bawah PSSI.

"Tadi kami sampaikan bahwa Liga secara keorganisasian sebenarnya adalah independen. Sebuah perusahaan yang menjalankan aktivitasnya, business plan-nya ditentukan lewat RUPS," kata Joko saat ditemui pewarta selepas pertemuan dengan Menpora.

"Khusus kompetisi, ini merupakan milik PSSI yang kewenangannya dilimpahkan kepada PT Liga Indonesia. Tentu jika ada inisiatif baru yang cukup signifikan di Liga Indonesia harus ada approval di RUPS," sambungnya.

Lebih lanjut lagi, Joko juga mengungkapkan kesulitan menyusun jadwal baru ISL karena masih belum ada kejelasan soal kompetisi.

"Terlepas dari dinamika organisasi yang kita hadapi, kompetisi sulit untuk direncanakan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kecuali, klub dan timnas bersepakat. Timnas biarkan TC, kompetisi biarkan bertanding," jelas pria yang pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal PSSI itu.

"Tentu akan ada pembicaraan lanjutan, PSSI, timnas, dan klub. Karena durasi kompetisi yang kami hadapi harus dikelola dengan agenda timnas," imbuhnya.