Aspirasi Warga Jakarta Belum Terakomodasi Pemprov dan DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendorong masyarakat aktif menyampaikan aspirasi mereka. Untuk itu, dua instansi ini semestinya saling berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain.
 
"Sebenarnya bertanggung jawab kolektif. DPRD berkewajiban menampung aspirasi masyarakat, pemerintah berkewajiban membuat program-program unggulan dari aspirasi masyarakat pada musrenbang. Sekarang kan tumpang tindih antara DPRD dan Pemprov," kata pegiat ICW Donal Fariz pada Selasa (7/4/2015) siang. 

Selama ini, partisipasi masyarakat tergolong kurang karena tidak ada kepastian dari dua instansi ini untuk mengakomodasi aspirasi mereka. Donal menilai, DPRD sebenarnya mengemban kepentingan publik pada musrenbang karena saat pemilu diamanatkan untuk memajukan daerah pemilihnya. 

"Konteksnya DPRD punya tanggung jawab, warga boleh dong meminta aspirasi mereka didengar oleh anggota DPRD yang menang pemilu di daerah pemilihannya," ungkap Donal. 

Donal melanjutkan, banyak cara yang bisa digunakan untuk mengakomodasi aspirasi warga Jakarta. Salah satunya melalui musrenbang. Namun, Donal menilai, selama ini masyarakat merasa tidak merasa terwakilkan karena belum ada akses informasi yang jelas setelah dibahas di musrenbang. 

"Hasil musrenbang sebaiknya memang didigitalisasi dan dibuka kepada masyarakat karena sebelum-sebelumnya masyarakat tidak tahu mana aspirasi mereka yang diterima dan mana yang tidak," kata Donal.