Anggota DPRD DKI Ini Belum Kembalikan Mobil Dinas

Alsadad RudiMobil Toyata Corolla Altis yang digunakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Demokrat, Taufiqqurahman saat terparkir di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/4/2015). Padahal mobil ini seharusnya sudah tidak boleh digunakan, dan harus dikembalikan ke Pemprov DKI karena merupakan mobil dinas untuk periode 2009-2014.

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat, Taufiqurahman, belum mengembalikan mobil dinasnya saat masa kerja periode 2009-2014. Padahal, mobil dinas anggota DPRD DKI pada periode tersebut sudah harus dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir Agustus 2014, tak lama setelah dilantiknya anggota DPRD periode 2014-2019.

Sampai saat ini, Taufiqurahman masih menggunakan mobil Toyota Corolla Altis dengan nomor polisi B1286 PQA itu untuk beraktivitas sehari-hari. Terakhir, mobil berwarna silver tersebut masih tampak terparkir di area basement Gedung DPRD DKI, Rabu (15/4/2015). 

Saat dikonfirmasi, Taufiq mengakui hal tersebut. Meski melanggar aturan, ia berdalih rutin merawat mobil tersebut. 

"Yang penting mobil gue rawat dan tidak gue gelapkan. Jadi tidak perlulah dibesar-besarkan," ujar dia saat dihubungi, Rabu siang. 

Di tempat terpisah, Sekretaris DPRD Sotar Harahap enggan menanggapi hal tersebut, terutama saat ditanyakan penyebab sekretariat DPRD tidak mencoba memperingati Taufiq. 

"Aduh, saya lagi pusing ini. Baru masuk aja langsung ada anggaran siluman dan segala macam, ha-ha-ha," ujar Sotar yang memang baru menempati posisinya itu per Januari yang lalu. 

Pada periode 2009-2014, anggota DPRD DKI mendapatkan fasilitas mobil dinas jenis Toyota Camry untuk pimpinan dan Toyota Corolla Altis untuk para anggota. Total ada 94 mobil dinas yang disediakan untuk para wakil rakyat pada periode tersebut. 

Selain yang digunakan oleh Taufiqurahman, 93 mobil lainnya saat ini sudah berada di bawah pengawasan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Saat ini, mobil-mobil tersebut sudah berada di Lapangan Pulomas, Jakarta Timur, untuk segera dilelang. 

Pemprov DKI memang berencana melelang semua kendaraan dinas pejabat, tidak hanya yang digunakan anggota DPRD, tetapi juga yang digunakan para pejabat eksekutif di tingkat eselon II, III, dan IV. Sebab, Pemprov DKI memutuskan tidak lagi memprogramkan pengadaan mobil dinas pejabat, kecuali untuk gubernur dan wakil gubernur, sekretaris daerah dan empat deputi gubernur, serta lima pimpinan DPRD.