Ahok: Kasus Kalibata City Itu Contoh Paling Buruk

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menandatangani MoU kerja sama dengan Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto di Balai Kota, Selasa (28/4/2015). 

Nota kesepahaman tersebut sebagai bentuk pemberian izin Pemerintah Provinsi DKI kepada Perumnas yang ingin membangun rumah susun. 

"Ini pogram pusat. Makanya, saya minta kalau kita kasih izin, saya mau ada MoU. Sebenarnya, kita enggak berhak menolak mereka, cuma Pak Himawan juga punya misi yang sama. Kita sudah ketemu dan duduk. Saya bilang saya enggak mau kasus Kalibata City terulang. Itu contoh paling buruk," ujar Ahok (sapaan Basuki) di Balai Kota, Selasa (28/4/2015). 

Hal yang dimaksud Ahok adalah, dia ingin pembeli unit rusun ialah orang yang benar-benar menempatinya. Sebab, kebanyakan orang yang membeli unit rusun adalah investor yang langsung membeli banyak unit. Investor tersebut akan menjual kembali unit tersebut dengan harga yang lebih mahal. 

Ahok mengatakan, dengan membuat peraturan tersebut, Pemprov DKI akan mudah mendata penghuni di rusun. 

"Makanya, saya minta kita mesti ada perjanjian bahwa nanti yang beli diharapkan betul-betul orang-orang yang menghuni. Tidak boleh orang-orang yang berspekulasi, apalagi sekali beli 100 unit. Di Kalibata City, ada yang sekali beli 100 pakai nama orang lain. Nah, ini enggak bisa," ujar Ahok. 

Sepakat dengan Ahok, Himawan juga mengatakan, Perumnas berkomitmen menyediakan rusun untuk dihuni, bukan untuk investasi. Himawan mengatakan, instansinya akan melakukan seleksi untuk memastikan bahwa orang yang akan membeli rusun tersebut memang ingin menempati rusun. 

Rencananya, ada sekitar 5.400 unit rusun yang akan dibangun. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu empat tahun. Himawan mengatakan, ada sekitar lima menara yang akan dibangun di Cengkareng, Jakarta Barat. 

"Kami bekerja sama dengan Pemprov DKI. Warga akan kita seleksi mana yang betul-betul atas dasar kebutuhan yang mau tinggal. Bahkan, ada persyaratan nanti mereka akan ber-KTP di sana, menunjukkan bahwa mereka bukan investor," ujar Himawan.